Eks Dirjen Kemendagri Diduga Campur Tangan Setiap Usulan Dana PEN

M Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 05 Apr 2022 10:32 WIB
Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)
Foto ilustrasi KPK: (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) M Ardian Noervianto diduga selalu ikut campur setiap ada usulan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Aksi Ardian itu dilakukan demi mendapatkan suap dari para kepala daerah yang mengusulkan dana PEN.

Hal itu digali penyidik KPK saat memeriksa seorang saksi atas nama Erdian Dharmaputra selaku Kepala Divisi Pembiayaan Publik PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI. Erdian diperiksa pada Senin, 4 April 2022 di KPK.

"Saksi Erdian Dharmaputra dikonfirmasi antara lain terkait dengan tahapan usulan untuk mendapatkan dana PEN di Kemendagri dan dugaan adanya campur tangan tersangka MAN (M Ardian Noervianto) agar setiap usulan tersebut dapat segera disetujui dengan adanya target penerimaan sejumlah uang untuk kepentingan tersangka MAN dimaksud," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).

Sejatinya dalam pemeriksaan kemarin penyidik KPK memanggil saksi lainnya atas nama Febriana Anidya selaku PNS di Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Namun Febriana tidak hadir sehingga dilakukan pemanggilan ulang.

Dalam perkara ini M Ardian dijerat sebagai tersangka bersama dengan 2 orang lainnya yaitu Andi Merya Nur selaku Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026 dan Kadis Lingkungan Hidup Muna Laode M Syukur Akbar. Kasus ini bermula saat Andi Merya meminta bantuan Ardian terkait usulan pinjaman dana PEN sebanyak Rp 350 miliar, tapi Ardian meminta imbalan sebanyak 3 persen dari nilai usulan, yaitu sekitar Rp 10,5 miliar. Namun, KPK menduga suap itu baru terealisasi sebanyak Rp 2 miliar.

"Sekitar Mei 2021, Tersangka LMSA (Laode M Syukur Akbar) mempertemukan tersangka AMN (Andi Merya Nur) dengan Tersangka MAN (M Ardian Noervianto) di kantor Kemendagri, Jakarta, dan Tersangka AMN mengajukan permohonan pinjaman dana PEN sebesar Rp 350 miliar dan meminta agar tersangka MAN mengawal dan mendukung proses pengajuannya. Tersangka AMN memenuhi keinginan tersangka MAN lalu mengirimkan uang sebagai tahapan awal sejumlah Rp 2 miliar ke rekening bank Tersangka LMSA," ucap Deputi Penindakan KPK Karyoto, Kamis (27/1/2022).

"Dari uang sejumlah Rp 2 miliar tersebut, diduga dilakukan pembagian di mana Tersangka MAN menerima dalam bentuk mata uang dolar Singapura sebesar SGD 131.000 setara dengan Rp 1,5 miliar yang diberikan langsung di rumah kediaman pribadinya di Jakarta dan Tersangka LMSA menerima sebesar Rp 500 juta," imbuhnya.

Setelahnya, Ardian diketahui memproses permohonan pinjaman dana PEN tersebut. Permohonan itu disetujui dengan paraf Ardian yang ada di draf final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan.

Akibat perbuatannya, Andi Merya ditetapkan sebagai pemberi suap dan disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Sedangkan Ardian dan Laode dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lihat juga Video: KPK Tetapkan Eks Walkot Bekasi Pepen Tersangka Pencucian Uang

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/zap)