Pertamax Naik, Kepala BIN Harap Masyarakat Tak Beralih ke BBM Subsidi

ADVERTISEMENT

Pertamax Naik, Kepala BIN Harap Masyarakat Tak Beralih ke BBM Subsidi

Inkana Putri - detikNews
Senin, 04 Apr 2022 16:27 WIB
Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan memiliki gelar profesor setelah dikukuhkan menjadi Guru Besar intelijen 2018 lalu oleh Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom
Jakarta -

Harga BBM resmi naik per 1 April 2022. Adapun kenaikan ini terjadi lantaran adanya lonjakan harga minyak dunia ke atas USD 100 per barel karena krisis Rusia-Ukraina.

Melihat hal ini, Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jenderal (Purn) Budi Gunawan menyebut kenaikan harga BBM tentunya dapat semakin mengimpit rumah tangga di Indonesia setelah dibebani kenaikan harga pangan. Padahal pendapatan masyarakat baru berangsur pulih setelah didera pandemi COVID-19 yang panjang.

Meski demikian, Budi mengimbau agar masyarakat dapat beradaptasi dengan kondisi ini. Sebab, katanya, memaksakan harga murah (mitigasi) dapat berisiko karena akan menguras Pertamina. Di samping itu, kondisi ini juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan untuk membuat rusuh sosial.

"Dalam proses pengambilan keputusan adaptasi ini, pemerintah sangat memperhatikan nasib masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itulah BBM yang naik adalah Pertamax, jenis yang selama ini dikonsumsi kalangan menengah atas. Sementara jenis Pertalite yang dikonsumsi mayoritas masyarakat bawah harganya tetap dan kini justru disubsidi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/4/2022).

Guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini menjelaskan, demi melindungi masyarakat, pemerintah tidak menaikkan harga Pertamax ke harga keekonomiannya yang kini berkisar Rp 16 ribu. Budi menyebut Pertamax pun tidak disamakan dengan harga di negara tetangga yang berkisar Rp 20-30 ribu.

Ia menilai harga Pertamax yang naik ke kisaran harga Rp 12.500-13.500 relatif terjangkau bagi para pemilik mobil mahal. Meski demikian, Budi mengakui kenaikan ini secara tak langsung akan tetap berdampak pada biaya hidup masyarakat. Ditambah dengan adanya kenaikan komoditas lain. Untuk itu, pemerintah akan berupaya memastikan suplai tetap memadai.

Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk mengkonsumsi jenis BBM sesuai peruntukan. Dalam hal ini, kalangan yang mampu diharapkan tidak beralih ke BBM subsidi lantaran pemerintah menyediakan BBM subsidi sebagai jaring pengaman sosial melalui penetapan harga. Dan hal ini menyangkut kemampuan adaptasi realitas oleh masyarakat.

"Solusi paling substantif bagi masyarakat untuk menghadapi kondisi ekonomi yang mengarah ke stagflasi ini adalah bersiap dan mengadaptasikan pengelolaan hidup sehari-hari dengan kebutuhan riil masing-masing. Solusi ini tidak hanya baik bagi setiap individu masyarakat, tetapi juga baik bagi bangsa karena membudayakan kembali nilai-nilai kearifan lama yang hampir hilang terkikis desakan budaya konsumerisme modern," jelas Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan pemerintah saat ini juga akan terus berupaya menjamin ketersediaan BBM. Dengan demikian, masyarakat tak beralih menggunakan BBM bersubsidi.

"Tentu untuk memastikan kenaikan harga-harga saat ini tidak sampai menyengsarakan rakyat, pemerintah akan terus bekerja keras menjamin ketersediaan, membuat perencanaan BBM yang lebih baik, real time, dan berbasis data, serta membuat rambu-rambu agar kalangan mampu tidak berpindah mengkonsumsi BBM subsidi," ujar Budi.

Budi pun menambahkan pada dasarnya semua orang menyukai BBM murah. Bahkan, segelintir ahli percaya BBM murah mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, lanjutnya, adaptasi harga BBM saat ini diperlukan guna menghadirkan inovasi baru.

"Kita semua yakin, tantangan ini akan berlalu, dan dengan inovasi serta perilaku baru, bangsa Indonesia akan keluar lebih tangguh dan lebih bersatu menghadapi tantangan berikutnya," pungkas Budi.

(fhs/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT