ADVERTISEMENT

Serba-serbi RUU Sisdiknas Jadi Polemik Sebab 'Hilang' Madrasah-SMA

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 31 Mar 2022 07:40 WIB
Jakarta -

Hilangnya frasa satuan pendidikan seperti SD, SMP, SMA hingga Madrasah di draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menuai kontroversi sana-sini. Namun, belakangan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menag Yaqut Cholil Qoumas buka suara.

RUU Sisdiknas Tak Sebut Istilah Madrasah-SMA

Draf RUU Sisdiknas tidak menyebut istilah madrasah dan satuan pendidikan lainnya seperti SD, SMP hingga SMA. Hal ini berbeda dari aturan dalam UU Sisdiknas Tahun 2003 pasal 17 ayat (2) yang berbunyi 'Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat'.

Selain itu, RUU Sisdiknas juga hanya mengatur pendidikan keagamaan dalam pasal 32 dan sama sekali tak menyebut kata 'madrasah'. Adapun draf RUU Sisdiknas di pasal 32 itu berbunyi 'Pendidikan Keagamaan merupakan Pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama'.

Tuai Kritik

Hilangnya frasa satuan pendidikan dalam RUU Sisdiknas itu pun menuai kontroversi. Sejumlah pihak mulai dari pakar pendidikan hingga parlemen mengkritik keras hal itu.

Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Isam Nusantara (Hisminu), Arifin Junaidi memberikan tanggapan atas hilangnya istilah madrasah hingga satuan pendidikan lainnya dalam RUU Sisdiknas. Menurutnya, alih-alih memperkuat integrasi sekolah dan madrasah, draf RUU Sisdiknas dinilai menghapus penyebutan 'madrasah'.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti khawatir jika madrasah tidak masuk draf RUU Sisdiknas bakal timbul berbagai masalah baru.Masalah yang dimaksud di antaranya dikotomi sistem pendidikan nasional, kesenjangan mutu pendidikan, hingga masalah disintegrasi bangsa.

Kritik juga datang dari Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Dia mengaku kurang setuju jika frasa satuan pendidikan, termasuk madrasah, tidak masuk ke batang tubuh RUU Sisdiknas.

"Saya khawatirkan memang penjelasan Mas Nadiem belum bisa memenuhi ekspektasi. Kenapa begitu? Karena Mas Nadiem dalam penjelasannya tetap bahwa frasa 'madrasah' dan satuan pendidikan itu rencananya tidak masuk batang tubuh revisi ini, hanya masuk dalam penjelasan," kata Syaiful saat dihubungi, Rabu (30/3/2022).

Syaiful menyebut akan ada konsekuensi tidak mengikat secara hukum jika frasa madrasah tidak masuk ke batang tubuh RUU. Dia pun mengaku kurang setuju jika satuan pendidikan yang sebelumnya ada dalam UU lalu di-downgrade di RUU Sisdiknas.

"Sementara kalau masuk penjelasan dia tidak mengikat secara hukum, perdebatan nanti pasti di situ, kalau saya ditanya apakah setuju dengan cara pandang revisi yang substansinya disampaikan Mas Menteri? Saya sampaikan kurang setuju kalau satuan pendidikan itu tetap posisinya diturunkan hanya pada level penjelasan, tetap harus masuk dalam batang tubuh sebagaimana sistem pendidikan di Indonesia," jelasnya.

"Akan ada konsekuensi secara hukum tidak mengikat di kemudian hari, dan itu tidak sesuai dengan semangat, tidak sesuai dengan semangat merekognisi keberadaan kelembagaan pendidikan kita yang sudah berkontribusi luar biasa bagi dunia pendidikan kita," lanjutnya.

Simak penjelasan kemendikbud di halaman berikut

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT