ADVERTISEMENT

Rapat di DPR, Istana Tegaskan Tak Ada Anggaran untuk Gerakan 3 Periode

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Senin, 04 Apr 2022 15:10 WIB
Rapat di Komisi II DPR, Senin (4/4/2022).
Rapat di Komisi II DPR, Senin (4/4/2022).
Jakarta -

Acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) santer jadi perbincangan setelah muncul seruan 'Jokowi 3 periode'. Rapat di DPR pun diwarnai pertanyaan seputar gerakan 3 periode, termasuk soal anggaran.

Pertanyaan soal anggaran untuk kegiatan dukungan perpanjangan masa jabatan presiden dilontarkan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera dalam rapat kerja bersama pihak Istana. Mardani meminta penjelasan dari ketiga pembantu presiden yang hadir dalam rapat kerja itu, yakni Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama Presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).

"Itu poin pertama. Mohon jawaban dari ketiga pembantu utama presiden sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk 3 periode Pak Jokowi," lanjut dia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjawab. Dia memastikan tak ada anggaran dari Istana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menggaungkan dukungan Jokowi 3 periode.

"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab, maupun KSP mengenai hal ini, sehingga demikian clear terhadap hal itu," kata Pramono Anung saat memberikan tanggapan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.

Pramono kemudian mengungkit pernyataan Presiden Jokowi terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dia meyakini publik telah memahami sikap Jokowi soal usulan itu.

"Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik, yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," katanya.

Dia menilai pelaksanaan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan upaya yang tidak mudah. Selain itu, menurutnya, pelaksanaan amendemen justru akan membuka potensi adanya perubahan-perubahan lain.

"Bahwa masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba, tetapi kami tahu untuk mengubah apalagi melakukan amendemen Undang-Undang Dasar tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora ke mana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran karena saya termasuk menjadi bagian di tahun 99 ketika amendemen itu dilakukan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga mengatakan tak ada anggaran di Sekretariat Negara (Setneg) yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan berbau wacana 3 periode.

"Mengenai anggaran 3 periode tentu saja nggak ada," kata Pratikno.

Simak Video 'Apdesi soal Teriakan 'Jokowi 3 Periode': Sifatnya Spontanitas':

[Gambas:Video 20detik]

(fca/gbr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT