Temui Ketum Muhammadiyah, Kepala BNPT Minta Masukan Cegah Ekstremisme

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 03 Apr 2022 02:54 WIB
Kepala BNPT Boy Rafli Amar menemui Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir membahas penguatan moderasi beragama, di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (1/4/2022).
Foto: Kepala BNPT menemui Ketum PP Muhammadiyah bahas penguatan moderasi beragama. (Dok. Humas BNPT)
Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya PP Muhammadiyah, untuk mencegah paham ekstremisme 'tumbuh subur' di Indonesia. Kerja sama itu ditindaklanjuti melalui pertemuan antara Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Boy Rafli dalam pertemuan menyebut salah satu upaya mencegah paham ekstremisme menyebar semakin luas adalah dengan memperkuat prinsip moderasi beragama. Sekadar informasi, moderasi beragama adalah cara pandang beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem.

"Kerja sama yang baik dengan PP Muhammadiyah sangat penting dalam rangka penguatan moderasi beragama," kata Boy Rafli dalam keterangannya, Sabtu (2/4/2022).

Boy Rafli mendatangi langsung Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, dua hari lalu. Polisi berpangkat komisaris jenderal itu menuturkan bahwa BNPT terbuka menerima masukan para tokoh Muhammadiyah.

"Tokoh-tokoh agama Muhammadiyah bisa memberikan masukan kepada kami," ucap Boy Rafli.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir sendiri melihat langkah BNPT menggelorakan konsep moderasi beragama sudah tepat. Menurutnya, moderasi beragama model yang sangat cocok dalam menangkal narasi radikal terorisme.

"Dari iklim saja Indonesia sudah moderat. Dari segi sejarah, di mana agama-agama masuk ke Indonesia juga ada bermacam-macam agama dan tidak ada perang. Pendidikan moderasi itu hasilnya long-term," kata Haedar Nashir.

"BNPT tidak berjalan sendirian dalam menguatkan moderasi beragama," imbuhnya.

Analisis Muhammadiyah, saat ini target propaganda radikal, terorisme, adalah anak-anak muda. Haedar menegaskan, mengganti haluan negara dengan sistem agama adalah kekeliruan yang fatal.

Haedar menyebut konsep NKRI dengan Pancasila-nya adalah Darul Ahdi Wa Syahadaah, berarti negara kesepakatan dan persaksian. "Indonesia negara Pancasila itu sejalan dengan Islam. Hasil Ijtihad dari pemuka agama dan para ulama. Maka tidak perlu lagi mencari bentuk negara lain," jelasnya.

Mengakhiri kegiatan pertemuan ini, BNPT dan Muhammadiyah dijadwalkan akan melakukan perjanjian kerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.

(zak/rfs)