Fraksi PAN DPR RI curiga solar bersubsidi langka karena ada penyelewengan. Fraksi PAN mengusulkan beberapa langkah kepada Kementerian Perdagangan untuk mengatasi kelangkaan solar bersubsidi, salah satunya dengan mengatur kriteria yang berhak mendapatkan solar bersubsidi.
Sejumlah usulan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PAN DPR Eko Hendro Purnomo. Usul pertama adalah menginventarisasi masalah-masalah di lapangan, salah satunya soal dugaan penyelewengan pemakaian.
"Pertama, mulai melihat adanya penyelewengan di lapangan. Industri kan lagi tumbuh, ekonomi mulai bangkit. Di saat harga minyak dunia naik dan di saat yang bersamaan juga permintaan meningkat. Ini membuat ada pergeseran yang biasanya menggunakan solar nonsubsidi menjadi solar subsidi," kata Eko kepada wartawan, Jumat (1/4/2022).
Eko menduga ada pihak yang tak berhak justru menggunakan solar bersubsidi. Menurutnya, dugaan itu bisa saja benar karena selisih harga solar nonsubsidi dengan bersubsidi mencapai Rp 7.800.
Karena itu, usul kedua PAN, Kemendag membuat keputusan menteri (kepmen) yang mengatur kriteria pihak mana saja yang berhak mendapat solar bersubsidi.
"Ini tercatat bahwa ada overkuota 5-10 persen sejak awal tahun. Tentu kita perlu curiga, bisa jadi digunakan oleh yang tidak berhak atau di luar ketentuan perpres," ucap Eko.
"Saya sarankan bahwa segera ada petunjuk teknis di lapangan melalui kepmen yang mengatur siapa saja industri hingga kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Detik-detik Penggerebekan Rumah Penimbun 10 Ton Bio Solar Subsidi di Jambi
