Pertamina Puji TNI-Polri Tindak Oknum Penyelewengan Solar Bersubsidi

Dea Duta Aulia - detikNews
Jumat, 01 Apr 2022 21:19 WIB
Pertamina memberikan TNI-Polri yang telah menindak penyalahgunaan solar bersubsidi di beberapa daerah di Indonesia.
Foto: Dok. Pertamina
Jakarta -

Pertamina mengapresiasi TNI-Polri yang telah menindak penyalahgunaan solar bersubsidi di beberapa daerah di Indonesia. Aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini disebut telah menghambat kerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan kelangkaan solar.

"Pertamina menyampaikan apresiasi atas gerak cepat seluruh jajaran Polri dan TNI dalam menindak oknum-oknum yang menyalahgunakan solar subsidi, yang seharusnya diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Pesero) Fajriyah Usman dalam keterangan tertulis, Kamis (1/4/2022).

Fajriyah memastikan pihaknya bersama TNI-Polri terus berkontribusi mencegah terjadinya hal serupa dengan memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti melakukan penyelewengan. Langkah ini dilakukan supaya bisa memberikan efek jera terhadap pengelola SPBU agar.

"Jadi Ini berlaku pada seluruh SPBU/SPBN yang lain jika terbukti kuat melakukan penyelewengan solar bersubsidi yang bisa merugikan negara dan masyarakat. Pertamina juga akan terus berkoordinasi intens dengan Polri dan TNI untuk menindak tegas penyimpangan penyaluran solar yang tidak sesuai dengan regulasi," katanya.

Lebih lanjut, dia menuturkan sepanjang 2021 pihaknya telah menindak sekitar 100 SPBU nakal yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti melayani pengisian solar subsidi dengan jerigen tanpa surat rekomendasi, pengisian ke kendaraan modifikasi, penyelewengan pencatatan atau administrasi, dan melayani pengisian atau transaksi di atas 200 liter.

Ia menjelaskan solar bersubsidi boleh digunakan hanya untuk sektor-sektor tertentu saja. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan berplat hitam untuk mengangkut orang atau barang, kendaraan untuk layanan umum (ambulance, Pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah), dan kendaraan berplat kuning. Kendaraan yang masuk kategori berhak atas solar subsidi perlu memperlihatkan surat verifikasi dan rekomendasi dari SKPD terkait.

"Untuk kendaraan pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6 bukan merupakan kendaraan yang berhak menggunakan solar subsidi, sehingga diharapkan mereka menggunakan solar non subsidi seperti Pertamina Dex atau Dexlite," katanya.

Ia lantas mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor jika melihat atau menemukan tindakan penyelewengan solar bersubsidi melalui kontak Pertamina 135 dan website resmi www.pertamina.com.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melihat tindakan penyelewengan solar bersubsidi, dapat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum, atau Pertamina melalui layanan kontak Pertamina di 135. Mari kita awasi bersama produk-produk subsidi agar masyarakat yang berhak dapat menikmatinya," ujar Fajriyah.

Sebagai informasi, Polri dan TNI berhasil melakukan penangkapan oknum penyalahgunaan solar bersubsidi di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jakarta Barat.

Detailnya aparat gabungan berhasil mengamankan lebih dari 1,4 ton solar bersubsidi di Kalimantan Timur. Sementara untuk Sumatera Selatan aparat gabungan berhasil menyita 108 ton solar oplosan, enam unit mobil tangki pembawa BBM tersebut, dan mengamankan sejumlah tersangka di Sumatera Selatan . Untuk di Jakarta Barat, TNI melalui Kodim 0503 berhasil menangkap pelaku penimbunan solar dengan nilai transaksi bisa mencapai 12 ton per hari dan dijual ke industri dengan harga lebih tinggi.

(akd/ega)