ADVERTISEMENT

Sejumlah Aliansi Kritik Vonis Bebas Dekan FISIP Unri di Kasus Pencabulan

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 31 Mar 2022 23:27 WIB
Penangguhan penahanan ditolak, dekan Unri cabuli mahasiswa tetap ditahan
Foto: Raja Adil Siregar
Jakarta -

Majelis Hakim memvonis bebas Dekan FISIP Unri Syafri Harto terkait kasus dugaan pencabulan terhadap mahasiswi. Sejumlah aliansi mengkritisi vonis tersebut.

Sejumlah aliansi itu terdiri dari ICJR, IJRS, PUSKAPA, Aliansi Kampus Aman dan KOMPAKS. Mereka menilai putusan tersebut menunjukan tidak adanya komitmen terciptanya keadilan bagi korban kekerasan seksual terutama di ranah pendidikan.

"Kami mengkritisi putusan hakim ini, yang tidak menunjukkan komitmen untuk menciptakan keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di ranah pendidikan," tulis keterangan resmi yang dibagikan kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).

Mereka memberikan sejumlah catatan terhadap kasus tersebut. Salah satunya terkait ketiadaan alat bukti yang disampaikan Majelis Hakim. Menurut mereka, surat pemeriksaan korban dan ahli psikiater sudah cukup untuk dijadikan alat bukti.

"Di dalam kasus ini, kami mencermati
bahwa alat bukti yang diajukan untuk memperkuat dilakukannya pelecehan oleh Terdakwa adalah alat bukti surat pemeriksaan koban dan juga keterangan ahli yakni psikiater. Kedua alat bukti ini, seharusnya sudah dapat mendukung
keterangan saksi Korban atas peristiwa yang terjadi terhadapnya," ujarnya.

Mereka juga meminta penuntut umum mengajukan kasasi. Serta pihak kampus memastikan putusan pengadilan tidak berdampak terhadap kelanjutan pendidikan korban

"Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi di dalam perkara ini. Rektorat juga harus dapat memastikan bahwa putusan
ini tidak berdampak buruk kepada kelanjutan pendidikan Korban," jelasnya.

Berikut sejumlah catatan terhadap kasus ini:

1. Berkaitan dengan ketiadaan alat bukti yang dapat membuktikan terjadinya
pelecehan seksual terhadap Korban. Di dalam kasus ini, kami mencermati
bahwa alat bukti yang diajukan untuk memperkuat dilakukannya pelecehan oleh Terdakwa adalah alat bukti surat pemeriksaan koban dan juga keterangan ahli yakni psikiater. Kedua alat bukti ini, seharusnya sudah dapat mendukung
keterangan saksi Korban atas peristiwa yang terjadi terhadapnya. Pasal 185 ayat
(3) menyatakan bahwa satu orang saksi sudah cukup untuk membuktikan
terdakawa bersalah apabila disertakan alat bukti lainnya, dalam hal ini ada alat
bukti surat dan ahli. Dengan demikian ketentuan Pasal 183 KUHAP tentang
syarat 2 (dua) alat bukti yang sah telah terpenuhi.

2. Berkaitan dengan ketiadaan saksi yang mengetahui secara langsung kejadian. Majelis Hakim di dalam perkara ini telah gagal merekognisi sifat utama dari kekerasan seksual yakni mayoritas terjadi di ruang tertutup tanpa adanya saksi sama sekali. Hal ini tidak seharusnya menjadi alasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas, terlebih karena alat bukti lain selain keterangan saksi Korban sudah diajukan untuk mendukung keterangan saksi Korban. Dengan menyampaikan argumen ini, Majelis Hakim telah melanggar ketentuan di dalam
Pasal 5 Perma 3/2017 yang melarangnya mengeluarkan pernyataan yang mengandung stereotip, seakan-akan Korban berbohong atas peristiwa yang menimpanya.

3. Dalam kasus ini, Majelis Hakim dengan jelas telah mengabaikan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang tertuang di dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017. Berdasarkan Pedoman ini, Hakim
diharapkan dapat memeriksa kasus dengan menggunakan analisis gender dantidak menghadirkan narasi stereotip-stereotip gender yang melingkupi suatu
kasus. Hakim pada dasarnya diharapkan mempertimbangkan dengan lebih
progresif suatu kasus, bukan hanya terjebak pada pandangan-pandangan usang bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dibuktikan dengan keterangan saksi saja.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT