.webp)
Warga Rumah Susun Milik (Rusunami) City Garden, di Cengkareng, Jakarta Barat, melaporkan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jakarta Raya, sore tadi. Laporan tersebut terkait dugaan maladministrasi di kasus krisis air bersih.
"Ombudsman sudah menerima laporan ini dan akan menindaklanjuti. Yang dijanjikan hanya itu sesuai kewenangan Ombudsman ya. Dalam waktu 14 hari mereka akan memberikan kabar," kata Pengacara publik LBH Jakarta yang mengadvokasi warga Rusun City Garden, Charlie Albajili, kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).
Dia menjelaskan Pemrov DKI seharusnya dapat melakukan tindakan tegas membantu warga Rusunami City Garden memperoleh izin pengelolaan rusun. Menurutnya, izin itu tak kunjung didapat warga karena adanya pembiaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Pengacara publik LBH Jakarta yang mengadvokasi warga Rusun City Garden, Charlie Albajili. (Mulia Budi/detikcom) |
"Permasalahan yang terjadi baik itu soal air, baik itu juga soal pengelolaan itu karena pengelolaan tak kunjung diserahkan oleh swasta kepada penghuni, yang harusnya sudah dari setahun sejak menghuni ini 12 tahun tidak kunjung diserahkan. Dan upaya ke Pemprov sebenarnya udah berkali-kali selama setahun ini tapi tidak ada upaya tegas," kata Charlie.
"Jadi saya pikir ini, permasalahan ini terjadi juga karena pembiaran yang dilakukan Pemprov, sesuai kewenangannya pemprov sebenarnya bisa melakukan upaya-upaya paksa," tambahnya.
Kemudian, dia menyebut PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) mematok harga untuk memasang pipa air bersih yang terlalu tinggi. Dia mengklaim rincian harga yang diberikan PT Palyja tidak sesuai aturan.
 Warga Rusun City Garden melaporkan Pemprov DKI dan Palyja ke Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya. (Mulia Budi/detikcom) |
"Palyja memberlakukan harga yang tidak wajar. Kemudian, itu berdasarkan apa? Berdasarkan hitung-hitungan warga juga. Biayanya kan Rp 950 juta, yang mana ada beberapa hal yang sebenarnya tidak, kita cek di sana tidak ada aturannya, gitu ya. Dan harga itu kemudian ketika diklarifikasi menggunakan jasa konsultan itu kemudian tidak wajar gitu," tuturnya.
Jika dalam waktu dua pekan tidak ada jawaban dari Ombudsman, pihaknya akan kembali menyurati Ombudsman. Baginya, permasalahan krisis air warga Rusun City Garden harus segera tuntas.
"Kita akan menyurati Ombudsman ya untuk memastikan, karena ini sifatnya urgent, warga dikejar waktu setiap hari membutuhkan air," ujarnya.
Sejumlah barang bukti telah dibawa pihaknya dalam laporan ke Ombudsman sore ini. Di antaranya botol berisi air dari pengelola, foto-foto warga yang mengalami sakit kulit akibat penggunaan air tersebut, serta beberapa surat laporan.
Sebanyak tujuh perwakilan penghuni Rusunami City Garden telah bertemu dengan pihak Ombudsman. Sementara itu, total warga yang turut hadir ke gedung Ombudsman sekitar 15 orang.
"Ketemunya dengan Ombudsman perwakilan Jakarta Raya itu ada bidang pencegahan dan bidang pemeriksaan ya. Masuk ke dalam ada sekitar 7 orang dari mungkin sekitar 15 orang yang datang," tuturnya.
Diketahui, Rusun City Garden sudah mengalami krisis air bersih selama 12 tahun. Awalnya, mereka dijanjikan oleh pengembang instalasi PDAM. Selanjutnya, mereka difasilitasi air dari water treatment plant (WTP). Mereka mengeluhkan air yang tersedia tidak bersih dan mereka juga mengeluhkan sakit kulit. Kini mereka kesulitan air.
(aik/aik)
