.webp)
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengomentari dukungan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terhadap wacana 'Jokowi 3 periode'. Ngabalin mempersilakan Apdesi berbicara sesuka mereka, tapi wacana 'Jokowi 3 periode' tak mungkin terealisasi.
"Saya yang bisa melarang, siapa yang bisa menghalangi, siapa yang bisa menghambat mereka? Mau 3 periode, mau 4 periode, mau 5 periode, nggak ada urusan. Itu urusannya adalah hak demokrasi setiap orang," kata Ngabalin dalam sebuah video yang diterima, Kamis (31/3/2022).
"Apalagi mereka yang dari pemerintahan desa kan datang ke Jakarta, kemudian menyampaikan pendapat di ruang publik tentang pikiran mereka bahwa pentingnya Presiden Joko Widodo itu 3 periode," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ngabalin menekankan 'Jokowi 3 periode' tak akan terealisasi karena pemerintah taat terhadap konstitusi. Menurutnya, Presiden Jokowi juga mengamanahkan demikian.
"Ya bagi kami tidak mungkin, apalagi polisi, apalagi pemerintah. Ya sudah pasti tidak mungkin karena kita pasti tegak lurus pada konstitusi, begitu amanah yang disampaikan Bapak Presiden dan kita semua," sebutnya.
Karena itu Ngabalin mempersilakan masyarakat yang ingin berbicara tentang Jokowi 3 periode, penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Namun Ngabalin menegaskan jangan membawa-bawa Presiden Jokowi.
"Sehingga saya mau bilang bahwa kalau orang berwacana tentang 3 periode atau berwacana tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, bicaralah kalian sesuka hatimu. Tapi nggak usah kalian bawa kepada Presiden Joko Widodo, karena Presiden Joko Widodo tegak lurus, taat kepada konstitusi," tegasnya.
Ngabalin menyebut Apdesi memiliki hak untuk berwacana Jokowi 3 periode hingga perpanjangan masa jabatan presiden. Dia justru mempertanyakan mengapa ada pihak yang melarang.
"Apapun yang disampaikan oleh Apdesi itu juga hak mereka. Masak, sih, orang berwacana tentang 3 periode, orang berwacana tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tidak boleh, hak orang di alam demokrasi, kenapa Anda larang, kenapa Anda haramkan," pungkasnya.
(zak/imk)
