Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pemerintah merevisi UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 karena penuhnya lembaga pemasyarakatan (lapas) yang didominasi oleh pengguna narkoba. Oleh karena itu, pihaknya fokus untuk penguatan rehabilitasi.
"Yang penting pendekatan restorative justice, kita mau bahwa pengguna, penyalahgunaan itu direhabilitasi walaupun dengan pembentukan asesmen ya, karena selama ini pengalaman kami menunjukkan bahwa overcapacity banyak terjadi karena pengguna banyak yang di dalam (penjara). Padahal, semakin dia di dalam (penjara) semakin persoalan buat kita, itu saja sebetulnya," kata Yasonna kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).
Baca juga: Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Narkotika |
Yasonna berharap pengguna atau pecandu tidak dimasukkan ke sel sehingga dapat mengurangi kapasitas penjara.
"Kita harapkan dengan banyaknya kalau pecandu-pecandu ini tidak dimasukin ke dalam kan akan mengurangi, ketimbang dia dibuat itu (masuk lapas) lebih bagus direhabilitasi. Dikirim ke orang tua dan wajib," ujarnya.
Yasonna menganalogikan kondisi lapas saat ini seperti botol, yang masuk dalam jumlah banyak tapi keluarnya sedikit. Dia mengatakan sebanyak apa pun anggaran untuk lapas tidak akan cukup untuk menyelesaikan persoalan overkapasitas.
"Selama ini kan sangat kritis sekali, orang kadang sebenarnya pengguna dibandarkan atau dikurirkan, masuk, hukuman lama, tidak dapat remisi lagi sebelum revisi PP. Ini membuat di dalam itu menjadi membeludak. Jadi ibarat masuk besar, efek tutup botol, masuk besar yang keluar kecil. Seberapa aja uang kita juga membuat lapas tidak akan mampu, apalagi sekarang tingkat kecanduannya sangat tinggi," tuturnya.
Lebih lanjut Yasonna memastikan tetap ada hukuman bagi kurir dan bandar. Hukuman keduanya, menurut Yasonna akan berbeda.
"Oh tetap, itu pasti, tapi kepada bandar kepada kurir, harus dibedakan," tuturnya.
(eva/maa)
