Ketua Komisi X DPR Tak Setuju Kata 'Madrasah' Tak Masuk UU: Akan Ada Chaos

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 30 Mar 2022 13:44 WIB
Jubir DPP PKB Syaiful Huda.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda (Dok. PKB)
Jakarta -

Mendikbudristek Nadiem Makarim memastikan kata 'madrasah' tidak hilang dan akan masuk bagian penjelasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengaku kurang setuju jika frasa satuan pendidikan, termasuk madrasah, tidak masuk ke batang tubuh RUU Sisdiknas.

"Saya khawatirkan memang penjelasan Mas Nadiem belum bisa memenuhi ekspektasi. Kenapa begitu? Karena Mas Nadiem dalam penjelasannya tetap bahwa frasa 'madrasah' dan satuan pendidikan itu rencananya tidak masuk batang tubuh revisi ini, hanya masuk dalam penjelasan," kata Syaiful saat dihubungi, Rabu (30/3/2022).

Syaiful menyebut akan ada konsekuensi tidak mengikat secara hukum jika frasa madrasah tidak masuk ke batang tubuh RUU. Dia pun mengaku kurang setuju jika satuan pendidikan yang sebelumnya ada dalam UU lalu di-downgrade di RUU Sisdiknas.

"Sementara kalau masuk penjelasan dia tidak mengikat secara hukum, perdebatan nanti pasti di situ, kalau saya ditanya apakah setuju dengan cara pandang revisi yang substansinya disampaikan Mas Menteri? Saya sampaikan kurang setuju kalau satuan pendidikan itu tetap posisinya diturunkan hanya pada level penjelasan, tetap harus masuk dalam batang tubuh sebagaimana sistem pendidikan di Indonesia," jelasnya.

"Akan ada konsekuensi secara hukum tidak mengikat di kemudian hari, dan itu tidak sesuai dengan semangat, tidak sesuai dengan semangat merekognisi keberadaan kelembagaan pendidikan kita yang sudah berkontribusi luar biasa bagi dunia pendidikan kita," lanjutnya.

Lebih lanjut, politikus PKB itu khawatir akan terjadi chaos regulasi jika RUU Sisdiknas nantinya tidak mengikat secara hukum berkaitan dengan keberadaan madrasah dan satuan pendidikan lainnya. Atas dasar itu lah, dia memberikan saran untuk dibuat pasal baru jika Nadiem memang ingin adanya fleksibilitas dalam RUU Sisdiknas.

"Artinya akan ada chaos secara pada level regulasi dan tidak memberi kepastian. Padahal semangatnya kan keberadaan satuan pendidikan itu ya definitif lah di mata saya, saya belum bayangkan apa yang disebut fleksibilitas itu perlu, kalau perlu dibuat pasal sendiri saja, tidak harus men-downgrade satuan pendidikan di batang tubuh itu. Kalau Mas Menteri berkenan ada ide untuk ada fleksibilitas buat pasal baru aja nanti akan kita bahas," tuturnya.

Simak penjelasan Nadiem Makarim di halaman berikutnya.