.webp)
Penjelasan Bima Arya tentang Perda P4S
Bima Arya mengatakan Perda tentang penyimpangan seksual adalah inisiatif dari DPRD atas aspirasi dari konstituen yang mengkhawatirkan tingginya angka kasus HIV/AIDS, KDRT dan berbagai penyakit sosial lainnya. Pemerintah Kota Bogor juga melihat bahwa fenomena tersebut merupakan persoalan yang harus diatasi untuk menuju kota yang ramah dan layak untuk keluarga seperti yang dinyatakan secara resmi dalam Visi kota Bogor 2019-2024.
"Namun tentunya kami sangat memahami bahwa setiap produk hukum dari Pemerintah Kota tidak boleh bertentangan dengan prinsip Universal HAM. Karena itu Pemkot melakukan banyak sekali perbaikan dan moderasi dari substansi Perda tersebut dalam pembahasan bersama-sama DPRD," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia kemudian menjelaskan, sesuai dengan prosedur hukum dan ketatanegaraan di Indonesia, Perda tersebut sebelum disahkan juga telah melewati uji materi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bima Arya memastikan bahwa tidak ada pasal dari Perda tersebut yang mengarah kepada diskriminasi atau persekusi.
"Substansi dari perda tersebut lebih mengarah pada edukasi dan perlindungan terhadap korban dari perilaku penyimpangan seksual. Pemerintah Kota Bogor sangat terbuka terhadap berbagai kritik dan pandangan terhadap perda tersebut dan membuka semua kemungkinan agar Perda tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM," katanya.
(mea/fjp)
