Firli Tagih RUU Penyadapan, Legislator Balik Tanya SOP Penyadapan KPK

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 30 Mar 2022 13:48 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri raker bersama Komisi III DPR
Ketua KPK Firli Bahuri melakukan raker bersama Komisi III DPR (30/3/2022). (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom)
Jakarta - Ketua KPK Firli Bahuri menagih pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Penyadapan ke Komisi III DPR RI. Firli berharap Komisi III mendukung kerja KPK dengan pengesahan dua RUU tersebut.

"Satu hal yang ingin kami sampaikan di akhir laporan ini, KPK memang masih berharap dan terus berharap mohon dukungan kepada Komisi III DPR RI terkait dengan dua rancangan undang-undang yang sampai hari ini kita tunggu," kata Firli dalam rapat dengar pendapat Komisi III di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Diketahui memang RUU Penyadapan dan RUU Perampasan Aset masih dibahas dan belum disahkan oleh DPR RI.

"Pertama adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang kedua adalah Rancangan Undang-Undang Penyadapan," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan justru menagih balik soal prosedur penyadapan dari KPK.

"Penyadapan dulu, Pak Firli. Seingat saya, dalam rapat yang lalu, seharusnya ada SOP yang disampaikan ke kita. Jika ada SOP itu, kita naikkan menjadi norma-norma baru," ujarnya.

Jika dua RUU Penyadapan disahkan bersama, Hinca bertanya berapa uang kerugian negara yang dapat diselamatkan KPK.

"Tapi pertanyaan saya, seandainya dua RUU ini diberi pemerintah dan DPR, berapa banyak lagi KPK bisa menyelamatkan uang negara. Untuk apa minta itu kalau tidak ada target tadi," sebut Hinca.

"Dan saya yakin, halaman paling akhir ini mau mengatakan kepada kita (DPR), kasih dua peluru ini, kami selamatkan negeri ini dan seterusnya, apakah itu maksudnya. Saya kira itu saja," imbuhnya. (rfs/gbr)