ADVERTISEMENT

Gelar Porgram RPL Desa, Mendes: Wujud Penghormatan ke Para Pegiat Desa

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Selasa, 29 Mar 2022 14:58 WIB
Kemendes PDTT
Foto: Dok. Kemendes PDTT
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar membuka Kegiatan Perkuliahan perdana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Kabupaten Bojonegoro di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) secara virtual, Selasa (29/3).

Halim menilai keterlibatan para pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa memiliki nilai pembelajaran yang penting. Oleh karena itu, diperlukan RPL terhadap pengalaman kerja di desa guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Bismillahirrohmanirrohim, hari ini akan kita mulai program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa hasil kerja sama antara Kementerian Desa PDTT dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Surabaya. Ini adalah wujud penghormatan kepada para pegiat desa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/3/2022).

Di acara ini, Halim juga menegaskan soal prinsip RPL Desa. Pertama, terkait legalitas. Dalam hal ini, perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL Desa diyakini memiliki legalitas. Kedua, akseptabilitas, yaitu kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pengelola BUM Desa, serta pegiat pemberdayaan masyarakat desa berkesempatan mengikuti program RPL Desa.

"Tentunya peserta RPL Desa harus dapat membuktikan pengalaman kerja atau kontribusi pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan semua pegiat desa memiliki kesamaan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi melalui program ini," paparnya.

Ketiga, adalah kesetaraan pengakuan (equivalence). Halmi menjelaskan akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus diakui setara dengan capaian pembelajaran formal.

Keempat adalah transparan, yaitu informasi mengenai RPL Desa akan diumumkan secara luas dan terbuka bagi semua pemangku kepentingan. Dan kelima yakni penjaminan mutu. Di poin ini, Kemendes PDTT bersama perguruan tinggi penyelenggara harus menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL Desa.

"RPL Desa mewujudkan Desa Masuk Kampus karena para pegiat desa memampatkan tacit knowledge, sebagai pengetahuan intuitif dan tidak terstruktur, menjadi tulisan ilmiah yang teruji secara akademis. Mahasiswa RPL Desa dituntut mengembangkan kapasitas abstraksi dari pengalaman, serta sebaliknya menggunakan abstraksi ilmu pengetahuan guna meningkatkan efektivitas berikut efisiensi pembangunan desa," pungkasnya.

Sebagai informasi, RPL Desa merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, pengelola BUM Desa, tenaga pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan masyarakat desa dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal jenjang D4/S1, S2, dan S3.

Kementerian Desa PDTT mengembangkan RPL Desa dari Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 41/2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Regulasi ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 8/2012 sebagai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan ini membahas soal kesejajaran keahlian akademis dengan keahlian praktis, otodidak, termasuk pengalaman kerja.

Hingga tahun 2021, masih terdapat sebanyak 45.387 kepala desa, 43.876 sekretaris desa, 31.147 pengurus BUM Desa, dan 7.889 tenaga pendamping profesional adalah lulusan SMA. Kemudian, 20.450 kepala desa, 25.721 sekretaris desa, 15.477 pengurus BUM Desa, dan 23.735 tenaga pendamping profesional telah menyelesaikan studi S1/D4.

Turut hadir dalam peluncuran itu, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Dr. Sumaryanto, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, Civitas Akademika UNY dan seluruh mahasiswa RPL Desa Universitas Negeri Yogyakarta.

(akn/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT