Jurus Kemnaker Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja di Perkebunan Sawit

Erika Dyah - detikNews
Senin, 28 Mar 2022 23:10 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan CEO Huawei Indonesia Jacky Chen menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kemnaker dengan Huawei Indonesia.
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan berupaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Apalagi, sektor kelapa sawit merupakan salah satu sektor industri yang berperan penting terhadap perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Ketergantungan terhadap komoditas sawit ini sangat tinggi, baik untuk perlindungan pangan maupun keluarga. Untuk itu, Kemnaker akan berupaya mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa sawit," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Senin (28/3/2022). Hal ini diungkapkan saat audiensi dengan Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos.

Ida menjelaskan perlunya beberapa hal untuk mewujudkan hubungan industrial yang kondusif tersebut. Mulai dari peningkatan pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, peningkatan komunikasi antara pekerja dan pengusaha dan Disnaker dengan pengusaha maupun pekerja/buruh, peningkatan kualitas SDM pada sektor perkebunan, peningkatan peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan sehingga hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha terlindungi dan memiliki kepastian hukum melalui penerapan syarat kerja yang berkualitas.

"Dengan demikian, dapat menjaga kelangsungan berusaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja," tuturnya.

Ida menambahkan pihaknya juga terus mengupayakan dan berkomitmen mendukung Indonesia agar terbebas dari pekerja anak. Mengingat saat ini, sektor perkebunan kelapa sawit pun diterpa isu keterlibatan pekerja di bawah umur.

"Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peran aktif dan kolaborasi dari pemerintah, lembaga, dunia usaha dan serikat pekerja/serikat buruh serta seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama melakukan penghapusan pekerja anak, " jelasnya.

Ida mengatakan sektor perkebunan sawit membutuhkan pengawasan ekstra tinggi karena lokasi perkebunan sawit berada di daerah teritorial dengan kondisi geografis yang menyulitkan bagi Tim Pengawas untuk melakukan kontrol.

"Lokasi perkebunan yang sangat jauh dari kota sehingga berakibat rendahnya pengawasan dan penegakkan hukum," ungkapnya.

Diketahui, dalam audiensi ini Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyampaikan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi pada sektor perkebunan dan manufaktur. Ia pun menjelaskan permasalahan ketenagakerjaan terkait pekerja perempuan maupun pekerja anak.

Tak hanya itu, Nining turut menyoroti pembinaan, pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum khususnya di sektor perkebunan sawit. Menurutnya, masih terjadi perbudakan modern, pelanggaran hak normatif, hingga perlakuan tak manusiawi dan kekerasan di wilayah perkebunan kelapa sawit.

"KASBI mendorong pihak Kemnaker agar terus melakukan pembinaan, pencegahan, pengawasan dan penegakan hukumnya, " pungkasnya.

(akd/ega)