ADVERTISEMENT

Jawaban Tegas Ketua MK soal Desakan Mundur Usai Nikahi Adik Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Senin, 28 Mar 2022 07:03 WIB
Jakarta -

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didesak untuk mundur dari jabatannya karena menikahi adik kandung Presiden Joko Widodo, Idayati yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Anwar Usman dengan tegas menolak mundur dari jabatan Ketua MK jika alasannya karena pernikahan itu.

Dilansir detikJateng, rencana pernikahan Anwar dan Idayati ini diungkap oleh putra Jokowi, Gibran Rakabuming. Wali Kota Solo itu menyebut lamaran Anwar dan Idayati telah dilakukan pada Sabtu (12/3) saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Solo.

"Iya (tanggal 12 Maret sudah lamaran)," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Senin (21/3/2022).

Berdasarkan informasi, lamaran resmi Anwar Usman telah diterima keluarga yang diwakili Jokowi sebagai kakak laki-laki dari Idayati pada 12 Maret lalu. Sedangkan resepsi pernikahannya akan dilangsungkan pada 26 Mei mendatang di Solo dan dilanjutkan di kediaman Anwar Usman di Sumbawa pada 28 Mei.

Kendati demikian, Gibran tidak menghadiri langsung acara lamaran tersebut. Dia mengaku saat itu masih menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19 sekaligus demam berdarah.

"Itu kan saya masih lemas," ujarnya.

Ketua MK Didesak Mundur

Rencana pernikahan Anwar Usman dan Idayati menuai reaksi dari publik. Sejumlah pihak menilai Anwar Usman harus mundur dari jabatannya jika hendak menikahi adik Jokowi itu.

Kepala Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia (PSH UII) Anang Zubaidy menilai pernikahan keduanya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di tubuh MK.

Anang menjelaskan pernikahan memang sejatinya adalah hak privat seseorang. Namun, kata Anang, karena hal itu berkaitan dengan posisi Anwar sebagai hakim konstitusi, pernikahan atau hubungan kekerabatan akan berpotensi mengganggu independensi MK secara umum atau mungkin khususnya pada Anwar Usman itu sendiri.

Sebab, secara konstitusi, kata Anang, MK mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang, sehingga hubungan kekerabatan ini dikhawatirkan menggerus independensi MK.

"Hanya saja begini, berkaitan dengan posisi Ketua MK, yang dia secara konstitusional punya kewenangan untuk menguji undang-undang, di mana undang-undang itu adalah produk bersamanya, meskipun kekuasaan pembentukan undang-undang ada pada DPR, tapi kan dia produk pembahasan bersama DPR dengan pemerintah, dalam hal ini kekuasaan tertinggi adalah presiden. Maka potensial pernikahan ini atau hubungan kekerabatan ini akan mengganggu independensi MK secara umum atau mungkin khususnya pada Pak Usman," kata Anang saat seperti dikutip dari detikJateng, Selasa (22/3).

Selanjutnya jawaban tegas Anwar Usman, baca di halaman selanjutnya..

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT