.webp)
Sidik menjelaskan bahwa pemerintah sedapat mungkin menekan pendanaan yang bersumber dari APBN dengan memaksimalkan pendanaan yang dimungkinkan dan sesuai menurut ketentuan perundang-undangan.
Lalu, Sidik menyebut sejumlah sumber pendanaan lain pembangunan IKN Nusantara, antara lain dari BUMN, filantropi, hingga crowd funding atau urun dana dari masyarakat.
"Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berasal dari: pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau pemanfaatan aset dalam penguasaan; penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha; kontribusi swasta/BUMN (antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi); dan creative financing, seperti crowd funding, dana filantropi, ataupun dana corporate social responsibility (CSR)," ujar Sidik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Urun dana, kata Sidik, satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN. Urun dana dari masyarakat merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi secara sosial tanpa paksaan.
"Urun-dana ini sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri," ucap Sidik.
(ain/lir)
