.webp)
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai usulan Menkominfo Jhonny G Plate agar pemungutan suara Pemilu dilakukan secara e-voting belum perlu. Dia mendorong digitalisasi Pemilu dimulai dengan e-rekap.
"Belum dan tidak perlu. Kita masuk dengan e-rekap lebih dahulu," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (24/3/2022).
Menurutnya usulan pemungutan suara menggunakan mekanisme e-voting melompat. Dia mengatakan perlu tahapan untuk merealisasikan digitalisasi Pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Usulan yang melompat. Kita melihat negara-negara yang e-voting beberapa kembali ke manual. Untuk kasus Indonesia, ada budaya guyub, kumpul bersama. Budaya yang melompat berbahaya. Budaya perlu tahapan. Belum lagi urusan kepercayaan publik," ujarnya.
Lebih lanjut Mardani mengusulkan agar e-rekap yang direalisasikan terlebih dahulu. Sebab Mardani mengatakan penerapan e-voting untuk pemungutan suara akan berbahaya jika tidak didukung oleh publik.
"Tanpa dukungan publik yang memadai, bisa berbahaya urusan e-voting. Yang diusulkan e-rekap. Ini lebih mudah dan bisa dijaga bersama," imbuhnya.
Berkaca dari Estoniaz membuat Menkominfo Johnny G Plate mendorong Pemilu 2024 dilakukan secara e-voting. Sehingga menurutnya Pemilu akan berjalan bebas, adil dan aman.
"Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil, dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting. Estonia telah melaksanakannya sejak 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara, dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya," kata Johnny dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).
Johnny mengatakan pengadopsian teknologi digital bisa bermanfaat dalam proses pemilu.
Menurutnya, pemungutan suara secara digital atau online bisa mewujudkan proses kontestasi politik yang efektif dan efisien.
"Pengadopsian teknologi digital dalam kegiatan pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate, baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu," ucapnya.
Johnny menyebut beberapa negara bahkan sudah mulai melakukan hal tersebut, salah satunya India. Karena itulah, kata dia, Indonesia bisa mulai melakukan studi berkaitan dengan voting jarak jauh tersebut.
Simak juga video 'Analisa Lab45: 90% Warganet Tolak 3 Periode':
