.webp)
PSI menyoroti program normalisasi sungai yang mandek dan tak kunjung dikerjakan selama Anies Baswedan memimpin Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan normalisasi bukanlah satu-satunya program penangan banjir.
"Sudah saya bilang, program banjir itu banyak sekali. jangan selalu melihat banjir itu dengan normalisasi," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2022).
Riza membeberkan sejumlah program yang disiapkan Pemprov dalam menanggulangi banjir, mulai dari pengerukan hingga pembangunan tanggul. Dia lantas meminta jangan hanya melihat normalisasi semata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada naturalisasi, ada pembuatan waduk, situ (danau), embung, pompa, polder, tanggul, early warning system, macam-macam. Pembersihan, pengerukan, gerebek lumpur, jadi program banjir itu banyak sekali. Jangan yang hanya dilihat normalisasi," tegasnya.
Riza menyadari normalisasi merupakan program yang mesti dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun nyatanya, program normalisasi sungai sulit dijalani karena terkendala masalah pembebasan lahan.
"Tugas pemerintah daerah menyiapkan lahan, pemerintah pusat yang bangun sheet pile-nya, itu terus dilakukan. Memang itu tidak mudah. Kenapa? Sekali lagi terkait masalah lahan," ujarnya.
Riza meyakini belanja lahan di Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di RI. Meski begitu, pembelian lahan mesti dilakukan hati-hati agar normalisasi sungai tak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Sekali lagi mari kita berpikir positif, program normalisasi tetap dilaksanakan namun harus disesuaikan dengan masalah dan kemampuan yang ada," tandasnya.
PSI juga menyinggung soal proyek kosmetik yang lebih digencarkan Anies Baswedan dibanding program yang tercantum di dalam RPJMD 2017-2022. Merespon hal ini, Riza memastikan semua program direncanakan bersama seluruh pihak, anggarannya pun jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Kan semua program direncanakan bersama dari musrenbang bahkan dibahas di DPRD. ada programnya ada visi misi ada kajian, ada anggarannya ada juga wujudnya dan anggaran diperiksa," tandasnya.
"Kita bisa lihat semua kita bangun mulai dari JIS, ada TIM, ada waduk situ embung, pompa jalan, semua program bisa dilihat, termasuk JPO dan sebagainya," sambungnya.
Sebagaimana diketahui, sorotan normalisasi mandek ini disampaikan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PSI, William Aditya Sarana. Bahkan, William menganggap Anies lebih berfokus mengerjakan program kosmetik selama lima tahun terakhir ini.
"Evaluasi sampai 5 tahun ini bisa saya simpulkan bahwa Jakarta tidak mengalami progres yang signifikan. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada progres. Yang terjadi kalau saya lihat selama kurang-lebih 5 tahun ini adalah kosmetik," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam diskusi daring Evaluasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta di Akhir Masa Jabatan Anies Baswedan dan Peta Politik Menuju Pilgub 2024, Kamis (24/3/2022).
William mengambil contoh normalisasi Sungai Ciliwung yang tak kunjung bergulir karena pembebasan lahan tak kunjung dilakukan. Padahal normalisasi sungai merupakan program penuntasan banjir yang semestinya dijalankan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
"Zamannya Pak Jokowi dan Ahok sudah mencapai 16 kilometer tapi di zamannya Pak Gub (Anies) setahu saya itu belum ada penambahan normalisasi sungai. Jadi bisa dibilang normalisasi Sungai Ciliwung mandek. Jadi tidak ada pembebasan lahan di sana. Sehingga pemerintah pusat bisa melakukan normalisasi," ujarnya.
Dia lantas menyoroti anggaran penuntasan banjir DKI senilai Rp 2 triliun. Namun, kata dia, anggaran itu malah digunakan untuk program lainnya yang tak signifikan mengatasi banjir.
