PSI menyoroti program normalisasi sungai yang mandek dan tak kunjung dikerjakan selama Gubernur Anies Baswedan memimpin Jakarta. Bahkan, PSI menganggap Anies lebih berfokus mengerjakan program kosmetik selama lima tahun terakhir ini.
"Evaluasi sampai 5 tahun ini bisa saya simpulkan bahwa Jakarta tidak mengalami progres yang signifikan. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada progres. Yang terjadi kalau saya lihat selama kurang-lebih 5 tahun ini adalah kosmetik," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam diskusi daring Evaluasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta di Akhir Masa Jabatan Anies Baswedan dan Peta Politik Menuju Pilgub 2024, Kamis (24/3/2022).
William mengambil contoh normalisasi Sungai Ciliwung yang tak kunjung bergulir karena pembebasan lahan tak kunjung dilakukan. Padahal normalisasi sungai merupakan program penuntasan banjir yang semestinya dijalankan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
"Zamannya Pak Jokowi dan Ahok sudah mencapai 16 kilometer tapi di zamannya Pak Gub (Anies) setahu saya itu belum ada penambahan normalisasi sungai. Jadi bisa dibilang normalisasi Sungai Ciliwung mandek. Jadi tidak ada pembebasan lahan di sana. Sehingga pemerintah pusat bisa melakukan normalisasi," ujarnya.
Dia lantas menyoroti anggaran penuntasan banjir DKI senilai Rp 2 triliun. Namun, kata dia, anggaran itu malah digunakan untuk program lainnya yang tak signifikan mengatasi banjir.
"Program ini sudah didukung oleh anggaran dan disahkan oleh DPRD DKI bersama Pemprov DKI kurang lebih Rp 2 triliun selama Pak Anies menjabat. Pak Anies justru fokus kepada penuntasan banjir yang sifatnya tidak signifikan seperti gerebek lumpur ataupun sumur resapan," ucapnya.
PSI juga menyoroti pembangunan light rail transit (LRT) fase 2a yang juga mandek. Padahal, proyek ini merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Joko Widodo untuk menjalani integrasi transportasi.
"Di zamannya Pak Anies, pembangunan LRT fase kedua tidak kunjung dimulai. Jadi kami kembali lagi mempertanyakan gimana cara Pak Anies menuntaskan masalah kemacetan di Jakarta," imbuhnya.
Selain dua program yang dinilai 'mandek', PSI menyoroti program kerja yang tak berjalan maksimal. Di antaranya Program DP Nol Rupiah dan OKE OCE yang tak sesuai target di dalam RPJMD 2017-20222.
William lantas menyinggung soal program kosmetik yang dijalankan Anies, salah satunya mengecat atap warna-warni di sekitar flyover Tapal Kuda. William meyakini program kosmetik diupayakan demi menutupi program yang mandek.
"Kami bisa menyimpulkan tidak ada progres pembangunan Jakarta yang signifikan, hanya sifatnya kosmetik-kosmetik yang cantik untuk menyembunyikan progres yang tidak signifikan ini," tandasnya.
(taa/dwia)