.webp)
Pemprov DKI Jakarta berharap DPRD DKI Jakarta segera menyetujui tarif integrasi transportasi yang telah diusulkan. Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo berharap tarif integrasi segara diterapkan.
Hal ini disampaikan oleh Syafrin saat rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta. Syafrin menyampaikan amanat untuk menjalankan integrasi transportasi sudah tertuang dalam Peraturan Presiden 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018-2029.
"Kita terlambat integrasi. Berdasarkan Perpres 55 untuk setahun sudah harus dijalankan. Kita harus pertajam untuk integrasi," kata Syafrin di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditemui usai rapat, Syafrin mengungkap urgensi dari diterapkannya tarif integrasi transportasi di Ibu Kota. Bahkan, Syafrin menyebut di rapat terbatas pada 2019 silam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan untuk segera melakukan integrasi.
"Bahkan di ratas terakhir, pada bulan Januari 2019, Pak Presiden itu sudah menginstruksikan dilakukan integrasi," jelasnya.
Syafrin menuturkan saat ini Pemprov DKI telah melakukan integrasi sarana dan prasarana angkutan umum. Sehingga, yang mesti dijalankan di tahap selanjutnya adalah integrasi tarif.
"Nah ada dua lagi, salah satunya adalah integrasi tarif dan sistem pembayaran. Ini yang sedang kita bahas. Kita harapkan ini segera mendapatkan persetujuan sehingga trully integration di sistem transit Jakarta itu bisa segera dinikmati layanannya oleh masyarakat," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, DKI telah mengusulkan tarif integrasi sebesar Rp 10 ribu untuk tiga moda transportasi, yaitu TransJakarta, LRT, dan MRT. Saat ini prosesnya sedang menunggu persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.
(taa/rfs)
