Partai Demokrat (PD) menyayangkan pelaporan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang berujung penetapan tersangka Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti. Kepala Bamkostra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai kasus pencemaran nama baik itu memperlihatkan demokrasi di Tanah Air mengalami kemunduran.
"Sangat disayangkan jika perdebatan akademis berujung pada pelaporan ke polisi dan kini berujung ke penetapan tersangka, seperti yang dialami Haris Azhar dan Fatia," kata Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Rabu (23/3/2022).
"Ketakutan akan semakin menyebar untuk meredam yang berani berbeda, yang berani menyuarakan suara rakyat, dan mengungkap kebenaran di muka publik. Negara demokrasi kita tanpa disadari bisa berujung ke negara otoriter, dengan label-label yang seakan-akan masih demokratis," imbuhnya.
Dia menilai pejabat publik harus siap menerima kritik. Menurutnya, argumen harus diadu dengan argumen, bukan justru dilaporkan dengan mekanisme hukum.
"Namanya negara demokrasi, pejabat publik mesti siap dikritik," katanya.
"Argumen diadu dengan argumen, data dan fakta diadu dengan data dan fakta, riset diadu dengan riset. Bukan malah membawa perdebatan akademis ke ranah hukum," sambung dia.
Alih-alih membuka diri dengan adanya perbedaan pendapat, Herzaky menyebut langkah yang diambil Luhut justru memunculkan kesan pejabat publik cenderung menggunakan ancaman, intimidasi, dan memunculkan ketakutan.
"Karena pesan yang tertangkap oleh publik, pejabat publik cenderung menggunakan ancaman, intimidasi, dan manajemen ketakutan tatkala menghadapi perbedaan pendapat. Bukannya membuka diri atas perbedaan dan beradu fakta yang berdasar kebenaran," ujar dia.
Merespons kejadian ini, dia mengklaim pihaknya akan terus bersuara di parlemen. Dia mendorong terbukanya ruang publik untuk berdialektika dengan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Demokrat akan terus bersuara di parlemen, di ruang publik untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman ke publik kalau situasi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, dan kita harus berbuat sesuatu. Bukan diam saja," katanya.
"Jangan alergi kritik. Buka ruang untuk berdialektika, berbeda pendapat, selama berdasarkan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, alias jelas sumber dan metodologinya. Jadi pembicaraan di ruang publik kita akan semakin berkualitas," lanjut dia.
(fca/gbr)