.webp)
Ketua DPR RI yang juga elite PDIP, Puan Maharani, menepis isu dirinya ditawari menjadi wakil presiden menggantikan Ma'ruf Amin berkaitan dengan wacana penundaan pemilu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tetap berkonsentrasi menyiapkan proses Pemilu 2024.
"Kami sekarang konsentrasi persiapan Pemilu 14 Februari 2024 saja. Terkait capres dan cawapres Ibu Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan pada momentum yang tepat," kata Hasto Kristiyanto saat dihubungi, Rabu (23/3/2022).
Meski begitu, dia tak memusingkan kabar itu. Menurutnya, seluruh analisis boleh saja disampaikan di negara demokrasi. Dia menekankan PDIP berkomitmen mengikuti tahapan pemilu dan menyerahkan kepada rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seluruh analisis boleh saja disampaikan karena ini negara demokrasi. PDI Perjuangan (PDIP) berkomitmen penuh mengikuti seluruh tahapan Pemilu dan pada akhirnya rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan siapa pemimpinnya," katanya.
"Jadi pilihan untuk lebih memilih bergerak ke bawah bersama rakyat merupakan jalan terbaik untuk memenangkan Pemilu," imbuhnya.
Lantas, dia mengklaim ketaatan PDIP pada konstitusi bukan karena persoalan bagi-bagi jabatan, melainkan karena partainya berpegang teguh pada prinsip.
"Dengan demikian, ketaatan PDI Perjuangan (PDIP) pada konstitusi tidak hanya sebagai kesadaran, namun sebagai prinsip yang dipegang teguh, dan itu terjadi bukan karena bagi-bagi jabatan, tetapi memang seharusnya seperti itu," kata Hasto.
Dia menegaskan majunya seseorang sebagai pemimpin nasional, seperti presiden dan wakil presiden, harus sesuai dengan proses tahapan pemilu. Juga melalui dukungan rakyat secara sah.
"Dengan demikian, untuk menjadi pemimpin nasional memang harus berproses melalui Pemilu, melalui dukungan rakyat secara sah dan di situlah legalitas dan legitimasi pemimpin alan diperoleh," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI yang juga elite PDIP, Puan Maharani, blak-blakan menjawab isu seputar penundaan Pemilu 2024, termasuk kabar-kabar liar mengenai upaya lobi terhadap PDIP. Puan menjawab isu ditawari menjadi wakil presiden menggantikan Ma'ruf Amin.
Pernyataan ini disampaikan Puan Maharani dalam wawancara spesial di CNN Indonesia TV seperti dikutip pada Rabu (23/3/2022). Puan ditanya mengenai kabar ditawari menjadi wapres pengganti Ma'ruf Amin agar sikap PDIP yang kukuh menolak penundaan pemilu menjadi goyah.
"Itu juga saya bingung ya caranya gimana ya, caranya pakai apa ya, karena di aturannya nggak ada kayak begitu," kata Puan Maharani.
Puan menegaskan pergantian kepemimpinan di Indonesia punya mekanisme tetap. Dia heran jika memang ada pihak yang mengusulkan ide-ide di luar konstitusi dengan gampangnya.
"Jadi 2 periode, setiap periode itu ada mekanismenya, aturannya, sesuai undang-undang kemudian mau ganti-ganti seenaknya itu dari mana aturannya, saya belum tahu. Coba kasih tahu saya aturannya kayak gimana. Kok terlalu gampang kemudian mengganti dan menego sesuatu hal yang sangat luar biasa," kata Puan.
Puan mengaku mendengar isu ditawari menjadi wapres baru dari media. Dia juga meragukan informasi yang diklaim berasal dari seorang menteri tersebut. Puan menegaskan sekali lagi tidak pernah dilobi langsung oleh pembantu Presiden Jokowi.
"Dan itu kan saya juga baru dengarnya. Itu kan katanya dan hanya ada di media. Ya betul atau nggak. Katanya ada satu orang menteri yang memberikan bocoran A1. Ya sebutin menterinya siapa," ujar Puan.
"Nggaklah (dilobi). Sampai 2024 itu wapresnya masih Pak Ma'ruf. Nggak ada yang datang. Kalau ada yang mau datang, coba ayo dateng ke saya," ujar Puan.
Simak juga 'Survei PRC-PPI: Ganjar Teratas, Puan 'Juru Kunci'':
