.webp)
"Bahwa situasi keuangan negara, fiskal kita nggak terlalu bagus, Pak. Gara-gara dihantam COVID 2 tahun," kata Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kejaksaan RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022).
Bambang juga mengulas jumlah utang negara yang masih membengkak. Sedangkan, sebutnya, kebutuhan keuangan negara pada 2023 dinilai tak mudah. Dia kemudian menyinggung soal pelaksanaan Pemilu 2024.
"2021 kita punya utang kira-kira Rp 1.070 T, Pak. 2022 ini Rp 868 T. 2023, itu nanti kita kena perppu-nya habis, sehingga kita defisit hanya boleh 3 persen. Artinya, kita 3 persen dikalikan Rp 18 ribu, kira-kira kita hanya punya cadangan untuk nambah APBN kita Rp 450-an T. Sementara kebutuhan di 2023 nggak gampang, Pak," kata Ketua DPP PDIP itu.
"Saya nggak sebut angkanya, nanti bisa dipelintir saya susah, tetapi itu cukup besar. Harus bayar pelaksanaan pemilu, Pak," ujarnya.
Dengan demikian, dia meminta Jampidsus dan Jampidum dapat menggencarkan penyelamatan uang negara akibat tipikor. Dia menilai Kejaksaan perlu mengetatkan pengembalian keuangan negara akibat korupsi.
"Jadi situasi keuangan kita agak susah, Pak, negara. Itulah kita bicara hari ini pemasukan negara bukan pajak walaupun njenengan sekalian di Kejaksaan bukan bagian itu sesungguhnya, tetapi hari ini itu dibutuhkan, Pak," katanya.
"Kalau Bapak kenceng uang masuk pada negara, ya kita ngomonglah bea cukai, pajak, kemudian PNBP di batu bara, kelapa sawit, mungkin, Pak. Pengetatan hukum di situ akan menambah cash in negara lebih bagus," lanjut dia.
Simak juga 'Kritik dan Sangsi Soal Big Data 'Tunda Pemilu' Punya Luhut':
(fca/gbr)
