ADVERTISEMENT

KKP Percepat Penetapan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah

Muhamad Yoga Prastyo - detikNews
Selasa, 22 Mar 2022 20:30 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memberantas kapal maling ikan baik kapal lokal maupun asing. Ada puluhan kapal dan ratusan ABK yang ditindak.
Foto: dok. KKP
Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan percepatan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW). Hal ini disampaikan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo dalam Talkshow Bincang Bahari bertajuk 'Akselerasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pasca Terbitnya Perpres RZ KAW' di Media Center KKP.

Victor mengungkapkan percepatan ini dilakukan guna mendorong pertumbuhan investasi di ruang laut Indonesia sesuai prinsip ekonomi biru. Lebih dari itu, RZ KAW juga merupakan prasyarat penerbitan izin berusaha di ruang laut berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia menilai tanpa adanya rencana zonasi, maka prasyarat perizinan usaha berupa KKPRL tidak bisa diterbitkan dan kegiatan usaha tidak bisa dilakukan.

"Dengan kata lain, tanpa rencana zonasi di laut, maka akan menghambat kegiatan berusaha dan non berusaha di laut. Untuk itu, kami akan terus mengakselerasi penyusunan dan penetapan rencana zonasi dan materi muatan teknis ruang laut untuk diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah mengingat fungsinya yang sangat penting," ujar Victor dalam keterangan tertulis, Selasa (22/3/2022).

Lebih lanjut, Direktur Perencanaan Ruang Laut Ditjen PRL Suharyanto menambahkan, peran rencana zonasi sekaligus hadir untuk memastikan kegiatan menetap di ruang laut yang dilakukan pelaku usaha maupun masyarakat dapat berjalan harmonis.

Adapun kegiatan yang dimaksud yakni perikanan tangkap, budidaya lepas pantai, eksplorasi migas, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, hingga wisata. Suharyanto pun lantas meminta pihak-pihak yang memanfaatkan zonasi ruang laut untuk segera mengurus KKPRL untuk menghindari persoalan yang dapat menghambat jalannya kegiatan ekonomi yang dilakukan.

"Jangan sampai nanti teman-teman sudah memasang kabel telekomunikasi misalnya, tiba-tiba ada kegiatan nelayan yang nyenggol-nyenggol yang bisa menyebabkan kabelnya putus. Atau sebaliknya nelayan yang terganggu karena pemasangan kabel. Ini kan menjadi masalah," ucap Suharyanto.

Suharyanto juga menambahkan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, terdapat 20 rencana zonasi kawasan antarwilayah yang wajib disusun meliputi laut, selat dan teluk lintas provinsi. Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan minimal 12 di antaranya dapat selesai hingga tahun 2024.

KKP Foto: Dok. KKP

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian Sekretariat Negara Hayu Sihwati Lestari mengatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji tiga Peraturan Presiden RZ KAW untuk Teluk Bone, Laut Maluku, Natuna dan Natuna Utara. Ia pun memastikan pihaknya aktif dalam penyusunan peraturan agar target penyelesaian dapat tercapai.

"Ini sedang proses untuk proses autentifikasi untuk dilanjutkan dengan distribusi. Kami selalu bekerja sama dan koordinasi dengan KKP agar aturan ini clean and clear sebelum didistribusikan kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut Kemenko Marves Rasman Manafi juga menekankan pentingnya sosialisasi pasca terbitnya Peraturan Presiden tentang RZ KAW. Menurutnya, agenda sosialisasi perlu dilakukan agar pelaku usaha maupun masyarakat dapat mengetahui mekanisme dan pola pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan aturan pemerintah.

Gencarnya sosialisasi, tambahnya, akan mempengaruhi optimal tidaknya implementasi Perpres RZ KAW. Ia pun menyebut sosialisasi dapat berupa penyampaian surat kepada pihak yang memanfaatkan ruang laut atau dengan turun langsung ke lapangan.

"Yang paling penting kita harus memastikan rencana ini berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Kita harus menegakkan peraturan jika ada pelanggaran, di sisi lain kita juga harus pastikan bahwa rencana kita sudah dipahami oleh pelaksana kegiatan," jelasnya.

Sementara itu, para pelaku usaha juga menyambut baik adanya Peraturan Presiden tentang RZ KAW ini.

"Kami sebagai salah satu pengguna ruang laut mengapresiasi Perpres RZ KAW yang telah mengatur zonasi kabel laut sebagai salah satu kegiatan dalam pemanfaatan ruang laut. Dengan adanya Perpes RZ KAW kami harapkan pengaturan zonasi dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut Indonesia yang merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh negara kita," Ujar Direktur Utama PT Telin, Budi Satria Dharma Purba.

Sebagai informasi, acara tersebut juga dihadiri para pelaku usaha yakni PT Telin, PT Berau Coal, PT Arutmin Indonesia, serta PT Pertamina ONWJ.

(akn/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT