Walkot Cilegon Bantah Kasus Korupsi Kadishub-Bank BUMD Terjadi di Eranya

ADVERTISEMENT

Walkot Cilegon Bantah Kasus Korupsi Kadishub-Bank BUMD Terjadi di Eranya

M Iqbal - detikNews
Jumat, 18 Mar 2022 18:12 WIB
Walkot Cilegon Helldy Agustian
Walkot Cilegon Helldy Agustian (kedua dari kiri). (M Iqbal/detikcom)
Cilegon -

Kejari Cilegon dalam setahun terakhir telah mengungkap tiga kasus korupsi di Cilegon. Namun Wali Kota Cilegon Helldy Agustian tak mau disangkutpautkan soal perkara korupsi tersebut terjadi di era kepemimpinannya.

"Jadi perlu diklarifikasi terlebih dahulu untuk kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kota Cilegon ini bukan di era kita sebetulnya," kata Helldy kepada wartawan di Cilegon, Jumat (18/3/2022).

Helldy bahkan menyebut era kepemimpinan sebelum dirinya masih kurang dalam pencegahan korupsi. Dia mengaku kasus-kasus korupsi yang terungkap saat ini berdampak buruk bagi Kota Cilegon.

"Masih di era-era sebelumnya karena mungkin pencegahannya yang kurang masif dan yang lainnya walaupun ada beberapa, seperti BPRS-CM. Diketahui saat ini ada satu dan lain hal, ini kan merugikan dampak dari kita," katanya.

Meski demikian, dia tak mau ikut campur dalam urusan kasus korupsi yang ditangani Kejari Cilegon. Dia menyerahkan semua perkara korupsi yang sedang ditangani Kejari untuk diselesaikan secara profesional.

"Jadi justru kita sama-sama orang hukum kita tahu job desk daripada Kejari seperti apa. Tentunya upaya-upaya hukum terus dilakukan selama ini katakanlah ruang ini ruang dari Ibu Kajari ya, saya tidak terlalu ikut campur di situ, kita tidak bisa, itu kewenangan beliau," ujarnya.

Diketahui, Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Ely Kusumastuti dimutasi ke Bengkulu setelah menjabat selama 1 tahun lebih. Helldy berharap Kajari Cilegon yang baru lebih mengedepankan pencegahan.

"Kemudian yang kedua adalah dengan Kajari yang baru, kita akan perbanyak dalam hal pencegahan agar jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan bagi seluruh teman-teman di seluruh OPD dan BUMD dan lainnya. Kita banyak di pencegahan, karena memang KPK sekarang ini lebih mendorong ke arah pencegahan. Jadi prinsipnya bagaimana mengurangi terjadinya korupsi dengan cara pencegahan, mengingatkan dan melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan aturan dan ketentuan," tuturnya.

Untuk diketahui, dua kasus korupsi yang dimaksud Walkot Cilegon, pertama, diungkap Kejari terkait kasus suap Kadishub Cilegon senilai Rp 250 juta soal penerbitan izin parkir di Pasar Kranggot. Kasus itu digarap Kejari pada 2021 dengan perkara suap yang terjadi pada 2020 sebelum Helldy-Sanuji memimpin Cilegon.

Kasus suap Kadishub Cilegon sudah diketok palu hakim Pengadilan Negeri Serang. Kadishub Cilegon Uteng Dedi Apendi divonis bersalah dan dihukum 2 tahun bui dalam perkara tersebut.

Kemudian kasus kedua adalah dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri terkait pemberian fasilitas pembiayaan. Kasus itu kini masuk tahap penyidikan, sekitar 70 orang terdiri atas direksi BPRS dan nasabah sudah diperiksa Jaksa. Kejari Cilegon mencium dugaan korupsi fasilitas kredit pada 2017-2021.

(bal/maa)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT