.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sedang menyusun peraturan daerah (perda) terkait larangan kawin kontrak. Rancangan perda tersebut akan diajukan ke DPRD Kabupaten Bogor tahun ini.
"Kalau pengajuan (Perda larangan kawin kontrak) mungkin, kalau proses jadinya kan tergantung mekanisme," kata Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan, Jumat (18/3/2022).
Penyusunan perda larangan kawin kontrak tersebut masih dilakukan. Pemkab Bogor menggandeng akademisi untuk menyusunnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedang kita bahas juga dengan berjalan dengan salah satu universitas di Jawa Barat. Setelah itu nanti dimatangkan di perda, nanti kita ajukan ke Dewan. Dewan dibahas, baru nanti selesai," katanya.
Kawin Kontrak Mulai Sepi
Ade mengatakan saat ini praktik kawin kontrak sudah sepi lantaran pelakunya sudah kembali ke negaranya karena sedang pandemi COVID-19. Perda tersebut akan diterbitkan guna mengantisipasi pelaku kawin kontrak kembali lagi usai pandemi.
"Untungnya di masa pandemi semua wisatawan (pelaku kawin kontrak) pulang, untungnya sekarang sepi. Nah ketika pandemi sudah berakhir misalnya jadi endemi, khawatir mereka datang lagi dan melaksanakan itu. Tapi kita sudah payungi dengan perda. Supaya tidak ada lagi praktik kawin kontrak ketika situasi sudah normal," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor mendesak pemerintah setempat membuat aturan larangan kawin kontrak. Merespons hal itu, Bupati Bogor Ade Yasin akan mulai menyusun langkah membuat perda larangan kawin kontrak.
"Kemarin hasil dari Ijtima Ulama lalu sudah saya diskusikan dengan tim hukum saya di sini. Nanti kita butuh persiapan-persiapan untuk kajian juga dan penelitian ke lapangan gitu," kata Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan, Senin (21/12/2021).
Simak juga Video: Menteri PPPA Akan Keluarkan Peraturan Larangan Kawin Kontrak
