Firli dkk Tak Hadir Sidang Gugatan soal TWK, Ini Penjelasan KPK

ADVERTISEMENT

Firli dkk Tak Hadir Sidang Gugatan soal TWK, Ini Penjelasan KPK

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 18 Mar 2022 14:39 WIB
Ali Fikri
Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pimpinan KPK, termasuk Firli Bahuri, selaku tergugat tak hadir pada sidang gugatan terkait tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI soal tes wawasan kebangsaan (TWK). KPK mengatakan sidang tersebut masih dalam tahap pemeriksaan persiapan.

"Sebelumnya, pada Kamis (10/3), KPK diwakili tim Biro Hukum telah hadir. Agenda saat ini juga masih sama pada tahap pemeriksaan persiapan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (18/3/2022).

Ali mengatakan sidang pada tahap ini dilakukan secara tertutup. Persidangan masih terkait dengan perbaikan materi gugatan yang digugat oleh sejumlah mantan pegawai KPK.

"Pada tahap ini dilakukan secara tertutup dengan agenda masih terkait perbaikan materi gugatan yang diajukan para penggugat dimaksud," katanya.

Ali menegaskan KPK bakal hadir pada sidang selanjutnya. KPK juga bakal menyampaikan materi secara utuh di depan majelis hakim.

"Kami memastikan KPK akan kembali hadir pada agenda persidangan nantinya dan akan menyampaikan materi jawaban secara utuh di hadapan majelis hakim," ujarnya.

Sebelumnya, para mantan pegawai KPK selaku penggugat menghadiri sidang gugatan terkait dengan tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI soal tes wawasan kebangsaan (TWK). Namun pihak tergugat, yakni Ketua KPK Firli Bahuri dkk dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tak menghadiri persidangan tersebut.

Semula sidang itu berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (17/2/2022) hari ini. Gugatan dengan nomor perkara 47/G/TF/2022/PTUN.JKT itu juga menggugat Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

"Pihak tergugat dalam perkara ini adalah Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat I, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tergugat II, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai tergugat III. Sangat disayangkan bahwa hari ini para pihak tergugat tidak hadir di persidangan," kata Sekjen IM57+ Institute Lakso Anindito dalam keterangan tertulis.

IM57+ Institute didirikan oleh para mantan pegawai KPK yang dipecat melalui TWK. Pada kesempatan ini, para eks pegawai juga hadir bersama tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), AMAR Law Firm & Public Interest Law Office, LBH Muhammadiyah, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Gugatan Eks Pegawai KPK ke PTUN
Mantan pegawai KPK yang dipecat lewat TWK, Hotman Tambunan, menggugat Presiden Jokowi, Ketua KPK Firli Bahuri dkk, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana ke PTUN Jakarta. Gugatan itu terkait dengan tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI soal TWK.

Berikut ini poin gugatannya:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Maladministrasi Pada pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

3. Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI tentang hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

4. Menghukum para tergugat untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang maladministrasi pada pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara dan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI tentang hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses asesmen Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN);

5. Menghukum tergugat I untuk membayar semua kerugian para penggugat sejak pemberhentian para penggugat dari pegawai KPK sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

(azh/knv)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT