ADVERTISEMENT

Terkuak Modus Penyamaran Aliran Duit Binomo: Penerima Dana Berusia Balita!

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Jumat, 18 Mar 2022 10:48 WIB
Polisi menunjukkan barang bukti kasus investasi ilegal E-Dinar Coin (EDC) Cash di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/4/2021).
Foto: Ilustrasi duit (Agung Pambudhy)
Jakarta -

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan modus penyamaran penerima dana investasi ilegal Binomo. Salah satunya yakni dengan membuat penerima dananya berusia balita.

"Dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur (balita)," ujar Kepala PPATK Ivan Yustivandana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/3/2022).

Dia menambahkan, penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020-Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali
dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.

"Di samping itu, berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, dtemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp 19,4 miliar, pemilik showroom mobil/developer sebesar Rp 13,2 miliar," ungkapnya.

Sejauh ini sudah ada 150 rekening terkait Binomo yang dibekukan. Total dananya hingga Rp 361,2 miliar.

"Penelusuran terus dilakukan PPATK. Saat ini penghentian sementara transaksi dilakukan pada 29 rekening dengan jumlah nominal sebanyak Rp 7,2 miliar. Hasil penelusuran ini menambah jumlah rekening yang dibekukan menjadi 150 rekening, dengan total uang senilai Rp 361,2 miliar," tuturnya.

Saat ini PPATK juga berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain. Menurut Ivan, berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari FIU di luar negeri, diketahui adanya aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.

PPATK memiliki kewenangan menghentikan sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal.

Lihat juga video 'Korban Indra Kenz Sambangi Mabes Polri untuk Berikan Tambahan Bukti':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT