.webp)
Rombongan Komisi III DPR bertemu dengan warga Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, guna membahas terkait sengketa lahan Sentul City. Sejumlah warga memanfaatkan momen ini untuk curhat.
Terlihat Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir turut hadir. Dia datang bersama sejumlah anggota Komisi III lainnya. Pertemuan berlangsung pada pukul 10.50 WIB.
Adies Kadir berkenalan dengan sejumlah perwakilan warga yang hadir. Adies turut menyampaikan tujuannya datang kepada perwakilan warga tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Tujuan kami) untuk mendapatkan data dan informasi terkait sengketa tanah di Bojong Koneng dan Cijayanti. Untuk melihat langsung bagaimana persoalan yang terjadi," kata Adies Kadir kepada perwakilan warga.
Warga Curhat
Beberapa perwakilan warga pun menceritakan terkait permasalahan konflik lahan dengan Sentul City. Salah satu warga bernama Ato Khairuddin menyampaikan ketakutannya apabila lahannya digusur.
"Kami sebagai masyarakat Bojong Koneng merasa bingung harus gimana. Kami tinggal di kampung takut mengalami hal-hal yang sudah didozer. Tanah kami juga takut kedozer, Pak," kata Ato kepada Komisi III DPR RI di Bojong Koneng, Kamis (17/3/2022).
Warga lainnya bernama Irfan menyampaikan kekhawatiran kerusakan lingkungan yang terjadi di Bojong Koneng. Dia mengatakan bahwa tanah di depan rumahnya sudah mulai digusur.
"Saya mau menekankan masalah lingkungan, dampak lingkungan tentang bagaimana bisa pembabatan hutan ini nggak ada yang peduli hutan masyarakat di sini semua, tumbuh-tumbuhan, pohon jati. Depan rumah saya itu lapangan tembak semua udah gundul, rumah saya pas di pinggir jurang, sekarang sudah mulai didozer di situ," katanya.
Selengkapnya di halaman berikutnya
Warga Sebut Ada 'Preman' Turut Bermain
Warga lainnya yang bernama Caca mengatakan agar dia tidak diganggu dengan aktivitas penggusuran. Dia juga menyinggung adanya premanisme dalam kegiatan penggusuran.
"Supaya kami nggak diganggu, karena kami juga cari hidup di sini. Air dihabisi, semua dihabisi. Saya nggak mau bilang itu Sentul City, tapi preman-preman. Kepala premannya saya tahu orangnya, bayangkan, sudah ada surat dari Sekda untuk jangan gusur, tapi nggak dilihat. Saya lihat ini kayak VOC modern," tuturnya.
Warga lainnya, Ade Emon, turut bersuara. Ia curhat soal dirinya dipidana gara-gara konflik lahan.
"Saya yang dipidanai sama Pak Lurah saya, saya baru keluar. Saya ingin masyarakat di sini tenang gitu tanahnya tinggal di sini," kata Emon.
Emon didakwa karena perusakan kantor Desa Bojong Koneng. Dia menjelaskan kronologi peristiwa tersebut.
"Kebetulan hari itu, hari Sabtu, katanya libur, tapi di situ ada mobilnya. Ditelepon nggak diangkat, di WA nggak balas. Setelah itu saya kasih waktu satu jam sampai ada kejelasan dari Pak Lurah itu. Akhirnya warga marah, ngelempar ke kaca segala macem. Lalu dilaporkanlah sama beliau," tuturnya.
"Kami bikin lah surat perdamaian, waktu itu Emon yang tanda tangan. Bahkan Emon siap mengganti untuk kerugian masalah kerusakan. Sudah ditandatangan sama Pak Lurah, sama Babinsa juga. Tapi tetap Emon ditangkap selama 4 bulan 10 hari. Padahal kerugian Rp 1.610.000 kalau nggak salah. Yang ditudingkan oleh Pak Lurah itu Rp 15 juta," terangnya.
Komisi III DPR Bakal Bentuk Pansus
Komisi III bakal memanggil Sentul City untuk meminta keterangan soal masalah yang terjadi. Dia juga menyebut Komisi III bakal membentuk panitia khusus (pansus) terkait mafia tanah.
"Kemudian kita akan koordinasi setelah itu dengan kepolisian. Setelah itu, hasilnya semua akan kita bentuk untuk usulan membentuk pansus mafia tanah," ucap Adies Kadier selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Adies mengatakan pansus mafia tanah yang dibentuk terkait konflik lahan warga dengan Sentul City bakal menjadi role model penuntasan konflik lahan di berbagai daerah.
Adies juga mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait adanya dugaan premanisme di tengah konflik warga dan Sentul City. Dia mengingatkan aparat agar tidak terlibat dalam kasus tanah.
"Insyaallah minggu depan kita akan mengundang pengembang (Sentul City) ke DPR RI untuk kita tanyakan apakah benar yang disampaikan masyarakat,"
Selengkapnya di halaman berikutnya
Respons Sentul City
Sentul City merespons panggilan DPR. Sentul City siap memenuhi panggilan.
"Iya (kita akan penuhi panggilan DPR), kita menghormati DPR sebagai lembaga negara," ucap Head of Corporate Communication PT Sentul City, David Rizar Nugroho, kepada wartawan, Kamis (17/3/2022).
Terkait konflik lahan yang tengah terjadi, Sentul City telah menyiapkan program penataan bertajuk 'Kampung Hijau'. Pihaknya akan menghibahkan lahannya untuk 913 kepala keluarga (KK) warga Desa Bojong Koneng dan Cijayanti.
"Sentul City telah bekerja sama dengan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4P) di lokasi PT Sentul City Tbk berdasarkan SK Bupati Bogor Nomor 593/59/Kpts/Per-UU/2022 tanggal 25 Februari 2022 untuk memulai proses penyiapan kampung hijau terhadap 913 KK warga asli Desa Bojong Koneng dan Cijyanti," ungkapnya.
"913 KK warga asli ini akan menerima hibah tanah dari Sentul City hingga pada akhirnya nanti setelah melalui proses peralihan alas hak, 913 KK warga asli ini akan mengantongi sertifikat hak milik atas nama mereka," lanjutnya.
David, melalui keterangan tertulis, mengatakan Sentul City tidak ada masalah dengan warga asli ber-KTP Desa Bojong Koneng. "Sentul City tidak serta-merta menggusur mereka," terangnya.
