Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLWN) diperluas ke nelayan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan bantuan tersebut pertama ke nelayan di Labuan Bajo. Ia mengatakan hal ini sebagai upaya mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Pada tahun 2022, pemerintah melanjutkan program BT-PKLW dengan tambahan nelayan sebagai penerima manfaat," kata Menko Airlangga melalui keterangannya, Senin (14/3/2022).
Airlangga menyerahkan langsung BT-PKLWN kepada tujuh nelayan penerima pertama di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, hari ini. Ia didampingi Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol. Setyo Budiyanto.
Airlangga menerangkan keberlangsungan sektor usaha khususnya usaha mikro dan kecil, menjadi perhatian utama pemerintah kala pandemi. Salah satunya adalah program BT-PKLW di tahun 2021 yang merupakan bentuk kompensasi kerugian ekonomi atas lonjakan kasus selama pertengahan tahun 2021 lalu.
Bantuan ini diharapkan dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah dengan menjaga daya beli, kelangsungan usaha, dan penghidupan masyarakat yang menjalankan usaha mikro terutama PKL dan pemilik warung.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, perluasan target penerima manfaat nelayan di daerah pesisir ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tanggal 30 Desember 2021.
Secara spesifik, BT-PKLWN 2022 menyasar 212 kabupaten dan kota yang masuk dalam Roadmap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 0% di tahun 2024. Besaran manfaat itu adalah Rp 600.000/orang untuk 2,76 juta penerima yaitu untuk 1 juta PKLW dan 1,76 juta nelayan.
Khusus untuk nelayan, kriterianya adalah mereka pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (Gross Tonase).
Agar bantuan ini diperoleh masyarakat yang berhak dan tidak terjadi duplikasi penerima, pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan bantuan ke masyarakat. Dari 212 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pelaksanaan BT-PKLWN, terdapat 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh Polri dan 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh TNI.
Proses penyaluran difasilitasi dengan Sistem Informasi BT-PKLWN Polri (Puskeu Presisi) dan Sistem Informasi BT-PKLWN TNI.
"Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat," pungkas Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga berdialog singkat dengan para nelayan terkait penyaluran BT-PKLWN di Kabupaten Manggarai Barat ini. Mengakhiri kunjungannya, Airlangga menyempatkan diri berdialog dengan pemilik warung sayuran di area TPI yang bernama Kamaria terkait kegiatan usahanya di kala pandemi.
(prf/ega)