.webp)
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta pemerintah untuk menjadikan isu WNI yang tidak terdokumentasi dengan baik dan jelas di luar negeri sebagai salah satu agenda prioritas. Hal itu ia sampaikan usai menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PDIP Arab Saudi Sharief Rachmat di Jakarta (13/3).
Basarah mengatakan dalam agenda tersebut, Sharief meminta bantuan DPP PDIP untuk ikut serta menyelesaikan masalah WNI yang masih berstatus undocumented dan terkatung-katung, terutama mereka yang saat ini menetap di Arab Saudi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya melihat permintaan ini merupakan dorongan arus bawah pekerja migran dan diaspora Indonesia yang berada di Arab Saudi. Menurut informasi yang saya terima, setidaknya ada 600.000 WNI undocumented di Arab Saudi dan tersebar di berbagai kota seperti Jeddah, Madinah, Mekkah, dan beberapa kota lain," ujar Basarah dalam keterangannya, Senin (14/3/2022).
Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini pun mengaku menerima masukan tentang berbagai kerugian dan penderitaan yang dialami WNI undocumented di Arab Saudi jika status mereka tak segera diurus pemerintah. Misalnya, tidak mendapat layanan kesehatan yang layak, perlindungan hukum yang tidak maksimal, serta penampungan yang tidak memadai.
"Bahkan, jika meninggal dunia mereka tidak dapat dikuburkan dengan segera karena status mereka tidak jelas," tandasnya.
Ia menjelaskan perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan " ...membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...".
Karenanya, mendapat perlindungan negara, memiliki identitas yang sah, serta memperoleh penghidupan yang layak, termasuk di luar negeri merupakan hak yang selayaknya dimiliki warga negara.
"Oleh sebab itu saya meminta dengan sangat agar masalah WNI undocumented ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk diselesaikan segera, terlebih hal ini merupakan keprihatinan tersendiri bagi PDI Perjuangan," tandas Ahmad Basarah.
Basarah juga menekankan dalam diplomasi luar negeri, PDIP meyakini partai sebagai mitra pemerintah dan berperan penting dalam menjalankan second track diplomacy.
"PDI Perjuangan, sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, menempatkan keselamatan dan perlindungan warga negara di luar negeri sebagai salah satu prioritas dalam diplomasi luar negeri Partai," tegasnya.
Basarah memastikan PDIP akan mengusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadikan WNI undocumented sebagai agenda prioritas yang harus segera diselesaikan, serta menjadikannya sebagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan warga negara.
"Negara harus hadir bagi warganya, termasuk bagi diaspora dan pekerja migran Indonesia di luar negeri, di mana pun mereka berada," pungkasnya.
(akn/ega)
