.webp)
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengingatkan setiap kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kewajiban tersebut tertuang pada Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Hal itu diungkapkan oleh Basarah saat menjadi narasumber seminar nasional bertema 'Pengamalan Pancasila Dalam Upaya Memelihara Wawasan Kebangsaan dalam Bingkai NKRI' di Lampung. Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Tulang Bawang Winarti, Sekda Kabupaten Tulang Bawang Anthoni, serta jajaran Muspida Kabupaten Tulang Bawang, dan para peserta dari berbagai kelompok masyarakat.
"Sebagai pedoman pembangunan nasional, nilai-nilai Pancasila harus hadir dan tercermin dalam kebijakan publik di daerah. Oleh karena itu, saya mengingatkan kembali bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagaimana UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," katanya Basarah dalam keterangan, Jumat (11/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh kepala daerah untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Basarah mengatakan hal tersebut bisa dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang bentuk nyatanya adalah regulasi.
"Sebagai contoh, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengesahkan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan belum lama ini. Hadirnya Perda tersebut merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan Pemerintahan Daerah DIY untuk menggelorakan kembali semangat kebangsaan dan internalisasi Pancasila, menjaga kebhinekaan, merawat toleransi, menciptakan kerukunan, serta upaya menanamkan kecintaan terhadap Tanah Air," ujar Basarah.
Contoh lain yang bisa dilihat dari kolaborasi antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan DPRD Provinsi Lampung. Menurutnya, kolaborasi itu berupaya secara maksimal menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk kebijakan di level daerah.
"Dari berbagai contoh di atas. Kabupaten Tulang Bawang juga bisa melakukan hal serupa. Baik melalui kebijakan yang bentuk hukumnya Peraturan Kepala Daerah, atau Peraturan Daerah dengan melibatkan DPRD setempat," kata Basarah.
Menurutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu wujud nyata untuk mencegah beragam perkembangan paham radikal dan terorisme.
"Upaya ini demikian penting dilakukan, sekaligus bentuk proaktif dari kepala daerah dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kenyataan serta sebagai upaya aktif mencegah berkembangnya paham paham radikal dan terorisme," jelasnya.
Meskipun pemerintah daerah memiliki kewajiban internalisasi wawasan kebangsaan. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri perlu kolaborasi dari banyak pihak dan komponen masyarakat lainnya.
"Misalnya ada peran pemuka agama yang bertugas menyampaikan ajaran-ajaran agama dengan pesan damai dan moderat. Begitu masyarakat telah diberikan pemahaman komprehensif, maka masyarakat juga diberikan saluran baik untuk menyampaikan aspirasi maupun melaporkan ragam bentuk kegiatan yang dinilai bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara," jelasnya.
Sehingga pada akhirnya akan tercipta kerukunan, ketentraman, toleransi, dan cinta Tanah Air. Serta bisa mengikis pemahaman keagamaan yang sempit yang kerap bernarasi kebenaran tunggal.
"Sehingga endingnya adalah terciptanya kerukunan dan ketentraman, timbulnya semangat cinta tanah air, terciptanya toleransi dan terkikisnya pemahaman keagamaan sempit yang mengusung narasi tunggal kebenaran," kata Basarah.
Basarah mengatakan untuk memberikan pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bisa dilakukan dengan cara kekinian serta memanfaatkan teknologi.
"Oleh karena itulah diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dengan menyebarkan narasi kebangsaan di dunia Maya. Sehingga ruang digital massif dan dipenuhi dengan semangat kebangsaan," tutup Basarah.
(akn/ega)
