PAN soal Zulhas Sebut Pemilu Tak Mungkin Ditunda: Supaya Tak Salah Tafsir

PAN soal Zulhas Sebut Pemilu Tak Mungkin Ditunda: Supaya Tak Salah Tafsir

Isal Mawardi - detikNews
Minggu, 13 Mar 2022 01:19 WIB
Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay (Rahel/detikcom)
Foto: Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay (Rahel/detikcom)
Jakarta -

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) tiba-tiba menyebut usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan gagal, meski ia mendukung penundaan itu. Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay memberikan tanggapan.

"Saya menangkap bahwa bang Zul ingin menjelaskan tujuan dari pernyataan sebelumnya. Dia tidak mau ada penafsiran yang salah dalam menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan yang banyak diperbincangkan," ujar Saleh dalam keterangannya, Minggu (13/2/2022).

Ia menyebut Zulhas ingin semua orang tak saling curiga terkait usulan penundaan pemilu. Pernyataan politik, jelas Saleh, bisa saja tidak sesuai dengan realitanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagi bang Zul, sebagai usulan, itu sah saja. Dan tentu, orang boleh memberikan tanggapan dan juga pendapat. Yang tidak boleh, kata bang Zul, perpecahan dan persengketaan," jelas Saleh.

Zulhas, terang Saleh, pernah menyebut amandemen UUD 1945 tidak mungkin dilakukan. Sebab, amandemen hanya dimungkinkan jika ada 2/3 anggota MPR yang menyetujui.

ADVERTISEMENT

"Bang Zul lalu menambahkan bahwa jika hanya PKB, Golkar dan PAN, tentu tidak mungkin dilakukan amandemen. Apalagi, PDIP, Gerindra, Nasdem, partai dan elemen lain tidak setuju. Secara politik, ya tentu amandemen itu tidak mungkin dilakukan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Zulhas pernah menyatakan setuju atas usulan penundaan Pemilu 2024. Namun dia yakin usulan penundaan itu akan gagal.

Hal ini disampaikan Zulhas saat menghadiri kegiatan di kantor Al-Wasliyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (11/3/2022). Zulhas awalnya menyampaikan syarat agar pemilu itu ditunda.

"Nah, sekarang kita berbangsa bernegara. Apa mungkin amandemen, apa mungkin dekrit, apa mungkin konsensus, menurut saya tak mungkin," jelas Zulhas.

"Karena PDI sudah punya capres, Golkar sudah punya capres, Gerindra sudah punya capres, PKB sudah punya capres, Demokrat begitu, yang lain juga begitu," sambungnya.

Sosok Minggu Ini: Kisah Nurida, Dulu Pemulung, Kini Bangun 'Sekolah Pemulung' di Pinggir Kuburan

[Gambas:Video 20detik]



(isa/isa)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads