ADVERTISEMENT

KSP: Pemindahan IKN Dirancang Berkelanjutan agar Tak Berhenti di Era Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 12 Mar 2022 15:42 WIB
Sejumlah mobil melintas di jalan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). Dalam Pasal 6 UU IKN telah diatur mengenai cakupan wilayah IKN yang meliputi daratan seluas 256.142 hektare serta wilayah perairan laut dengan luas 68.189 hektare dan luas wilayah darat IKN Nusantara dari 56.180 hektare kawasan IKN Nusantara dan 199.962 kawasan pengembangan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.
Ilustrasi lokasi IKN Nusantara (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)
Jakarta -

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menegaskan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dirancang agar dapat terus berlanjut. Keberlanjutan pembangunan dan pemindahan IKN, katanya, tertuang dalam Undang-Undang No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Adanya UU itu salah satu upaya memastikan keberlanjutannya. Sebab, Presiden, baik yang sekarang maupun yang akan datang, harus menjalankan undang-undang ini," kata Wandy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (12/3/2022).

Hal itu disampaikan Wandy menanggapi kekhawatiran pembangunan dan pemindahan IKN hanya akan berjalan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Wandy menjelaskan pembangunan dan pemindahan IKN pasti menghadapi banyak tantangan, tapi rencana pemerintah ini diyakini akan berkelanjutan karena didasari niat baik, visi yang jauh ke depan, serta kerja keras semua pihak selama ini.

"Apalagi kita sedang berbicara tentang masa depan bangsa. Menuju Indonesia Maju 2045," tuturnya.

Wandy menerangkan UU IKN adalah landasan hukum dan acuan untuk mengeksekusi proses pembangunan dan pemindahan ibu kota yang melingkupi soal Otorita IKN, penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, hingga penanggulangan bencana serta pertahanan dan keamanan. Wandy juga menyampaikan UU IKN mengatur skema pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

"Pengaturan itu untuk memberikan aturan yang jelas bagi proses pembangunan IKN yang dilaksanakan hingga 2045. Aturan tersebut juga menjadi landasan pemerintahan selanjutnya dalam meneruskan proses pembangunan dan pemindahan IKN di Kalimantan," tutur dia.

Wandy mengatakan IKN menjadi strategi untuk mencapai visi Indonesia 2045, di mana pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia. Terakhir, Wandy menuturkan pembangunan IKN juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi.

"Selain itu, IKN menjadi percontohan bagi pengembangan kota berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. (Eksekusi pemindahan IKN saat ini) karena momentumnya ya sekarang ini, saat pemerintah dan DPR bisa menghasilkan kesepakatan penting supaya ketimpangan Jawa dan luar Jawa bisa segera diatasi," terang Wandy.

"Belum tentu momentum seperti ini akan datang lagi pasca-2024," sambung dia.

(aud/hri)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT