ADVERTISEMENT

Hakim Agung Penyunat Vonis Edhy Prabowo Pernah Bebaskan Sofyan Basir-Karen

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 11 Mar 2022 15:07 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi pengadiilan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Hakim agung Sofyan Sitompul bersama Gazalba Saleh sepakat menyunat hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Sementara itu, hakim agung Sinintha Sibarani menolak menyunat hukuman Edhy Prabowo. Bagaimana putusan Sofyan Sitompul sebelum-sebelumnya?

Dalam catatan detikcom, Jumat (11/3/2022), Sofyan Sitompul tercatat menjadi anggota majelis kasasi dengan terdakwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Sofyan Sitompul menjadi majelis hakim bersama hakim agung Suhadi, Krisna Harahap, Abdul Latief, dan LL Hutagalung.

Saat itu, Sofyan Sitompul dkk sepakat membebaskan Sofyan Basir dengan alasan:

Bahwa tindakan Terdakwa selaku Direktur Utama PT PLN Persero yang telah menanda tangani kesepakatan Proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1) antara PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dengan BNR dan China Huadian Engineering Company Limited (Chec ltd) di mana percepatan penandatanganan tersebut bukan karena keinginan Terdakwa Sofyan Basir maupun keinginan dari Eni Maulani Saragih dan Johanes Budisutrisno Kotjo, tetapi semata-mata untuk segera memenuhi program pemerintah dalam pengadaan listrik.

Bahwa pemberian uang yang diterima oleh Eni Maulani Saragih dari Johanes Budisutrisno secara bertahap ataupun pembagian fee lainnya terkait ditandatanganinya kerja sama proyek tersebut adalah tanpa sepengetahuan Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan Proyek PLTU MT Riau-1, karena Proyek PLTU MT Riau-1 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017.

Bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan percepatan terkait dengan Proyek PLTU MT Riau-1 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena ini merupakan program prioritas nasional, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 sehingga nyatalah percepatan tersebut bukan karena keinginan Terdakwa dan bukan karena adanya pesanan dari Eni Maulani Saragih ataupun Johanes Budisutrisno Kotjo dan penandatanganan PPA kesepuluh PLTU MT dan termasuk di antaranya PLTU MT Riau-1 yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 29 September 2017 telah mendapat persetujuan dan sepengetahuan dari semua Direksi PT PLN (Persero).

Bahwa dari daftar pembagian fee sebesar USD 25.000.000 (dua puluh lima juta dolar) milik Johanes Kotjo, sama sekali tidak tercantum nama Terdakwa dan tidak ada aliran dana kepada Terdakwa.

Bahwa dalam beberapa pertemuan dengan konsorsium dan Eni Maulani Saragih, Terdakwa tidak memperjuangkan kepentingan diri sendiri, melainkan memperjuangkan kepentingan PLN dengan cara menentukan bahwa PT PJBI anak perusahaan PT PLN harus mendapat jatah saham minimal 51% (lima puluh satu persen) dengan setoran modal cukup 10% (sepuluh persen) sedang yang 41% (empat puluh satu persen) harus dibayar oleh China Huadian Engineering Company (CHEC Ltd).

Bahwa dana yang diterima oleh Eni Maulani Saragih sebesar Rp 4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di luar pengetahuan Terdakwa dan Terdakwa melaksanakan proyek PLTU MT Riau-1 mengacu kepada Perpres Nomor 4 Tahun 2016 juncto Perpres Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Ketua majelis kasasi, Sofyan Sitompul (dok. MA)Ketua majelis kasasi Edhy Prabowo, Sofyan Sitompul (dok. MA)

Lepaskan Karen

Sofyan Sitompul juga menjadi anggota majelis kasasi dengan terdakwa mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Sofyan Sitompul mengadili bersama Suhadi, Krisna Harahap, Abdul Latif, dan M Askin. Sofyan Sitompul dkk sepakat melepaskan Karen dari hukuman 8 tahun penjara di kasus korupsi dengan alasan:

Bahwa Terdakwa selaku Plt Direktur Hulu PT Pertamina (periode 2008-2009) dan juga selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero), periode 2009-2014 menurut dakwaan, bersama-sama dengan Ferederick ST Siahaan selaku Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) periode 2006-2010 serta Ir Bayu Kristanto selaku Manager Merger & Akuisisi, periode 2008-2010 dan Genades Panjaitan selaku Legal Consul & Compliance PT Pertamina, periode 2009-2015 telah menerima penawaran dari Citi Group terkait investasi PI (Participating Interest) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI (Participating Interest) Blok BMG yang belum ada Due Diligence serta adanya analisa resiko yang ditandatangani dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement yang belum mendapatkan persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris;

Bahwa perbuatan Terdakwa menurut dakwaan memperkaya Roc Oil Company Limited (ROC Ltd) Australia sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp 568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah) sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno Ak;

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2009 Ferederick ST Siahaan menerima surat penawaran dari Citibank Indonesia, perihal Confidential Participation in Project dan tanpa melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan Direktur Utama PT Pertamina maupun Direksi lainnya, Terdakwa langsung meneruskan penawaran kepada Ir. Bayu Kristanto dan R Gunung Sardjono Hadi yang selanjutnya membuat surat yang ditujukan kepada Citi Group yang menyatakan bahwa PT Pertamina tertarik akan penawaran ROC Ltd dan kemudian PT Pertamina dinyatakan sebagai Short Listed (memenuhi syarat);

Bahwa untuk mengkaji penawaran dari ROC Ltd dibentuk Tim Internal dan External (PT Delloite Konsultan Indonesia) sebagai financial advisor, tetapi pelaksanaan due dilligence yang dilakukan oleh Tim External menemui kesulitan karena pihak ROC Ltd tidak memberikan data-data yang diperlukan, di antaranya Quality of earnings berupa biaya operasi, termasuk biaya administrasi dan biaya pegawai, cash flow sejak 2007 sampai dengan 2009, working capital berupa biaya operasi 2007 dan biaya modal 2007, 2008 dan 2009 dan juga accounting policies;

Bahwa Direktur Keuangan bersama Ir Bayu Kristanto bersama Tim Teknis berangkat ke Australia untuk mengetahui lebih jauh kredibilitas ROC LTD serta menandatangani Confidentiality Agreement yakni perjanjian rahasia yang memungkinkan Pertamina dapat mengakses dan memperoleh seluruh dokumen atau data-data yang dibutuhkan;

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 Ir Bayu Kristanto melakukan pemaparan di hadapan Tim Pengembangan dan Pengelolaan Portofolio Usaha Hulu Migas (TP3UH) yang menjelaskan gambaran umum atas peluang investasi akuisisi Blok BMG di Australia walaupun belum ada hasil due dillegence;

Tim Pengembangan dan Pengelolaan Portofolio Usaha Hulu Migas (TP3UH) menyimpulkan untuk melanjutkan proses dan selanjutnya Tim Pengembangan dan Pengelolaan Portofolio Usaha Hulu Migas (TP3UH) melaporkan kesimpulan pemaparan Ir Bayu Kristanto kepada Terdakwa, selaku Plt Direktur Hulu PT Pertamina;

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT