Bos Tambang Nikel Ilegal di Sultra Jadi Tersangka, Aliran Dana Ditelusuri

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 11 Mar 2022 00:36 WIB
Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani saat merilis penindakan pertambangan ilegal di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (ANTARA/Harianto)
Foto: Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani saat merilis penindakan pertambangan ilegal di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (ANTARA/Harianto)
Konawe Utara -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membongkar kegiatan pertambangan diduga ilegal yang dilakukan oleh PT James & Armando Pundimas (JAP) di Desa Mandiodo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). Pemodal dan pembeli dalam kegiatan ini tengah diusut pihak KLHK.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan pihaknya telah memerintahkan tim penyidik untuk melakukan pengembangan terhadap dugaan kasus pertambangan diduga ilegal yang dilakukan PT JAP. Rasio menjelaskan PPATK turut dilibatkan untuk menelusuri aliran dana orang-orang yang terlibat.

"Kami sudah memerintahkan penyidik kami yang ada di Jakarta berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran keuangan dan keterlibatan para pihak lainnya, termasuk para pemodal dan pembelinya," ujar Ridho seperti dikutip dari Antara, Jumat (11/3/2022).

Ridho mengatakan pihaknya akan melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kasus dugaan pertambangan ilegal yang dilakukan PT JAP. Menurutnya, penyidik dari KLHK juga memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum TPPU.

"Karena penyidik pegawai negeri sipil termasuk KLHK itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang," tuturnya.

Dia menegaskan pihaknya tidak akan berhenti melakukan penindakan terhadap kegiatan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Pasalnya, KLHK diperintahkan untuk melakukan penindakan sebagai bentuk komitmen pemerintah.

Ridho membeberkan pengembangan kasus itu merupakan komitmen serius dari pemerintah untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan kehutanan. Terlebih pengusutan dilakukan demi menyelamatkan kehidupan masyarakat dari ancaman bencana ekologis serta mencegah terjadinya kerugian negara.

"Semua orang di mata hukum sama, jadi kami akan melakukan penegakan hukum secara serius. Kami akan mengembangkan kasus ini ada beberapa pelaku lainnya yang sedang kami dalami keterlibatannya di dalam kegiatan pertambangan ilegal ini," tegas Ridho.

Bos Tambang Nikel Ilegal Jadi Tersangka

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK wilayah Sulawesi menetapkan Direktur Utama PT JAP inisial RMY (27) sebagai tersangka dalam kasus ini. RMY terbukti menambang di kawasan hutan tanpa izin.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Dodi Kurniawan menjelaskan penambangan nikel yang dilakukan PT JAP ilegal karena tidak punya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan perizinan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dia menyebut, penindakan terhadap tambang nikel ilegal itu juga diusut oleh Polda Sultra yang melakukan operasi penyelamatan sumber daya alam di Mandiodo, Konawe Utara.

Adapun tiga ekskavator dan tiga mobil dump truck dari kegiatan penambangan nikel diduga ilegal disita. Saat ini, alat berat itu dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kendari.

Atas perbuatannya itu, RMY dijerat Pasal 78 ayat (2) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) juncto Pasal 36 Angka 17 pasal 50 ayat (2) huruf "a" Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 89 ayat (1) huruf a, b dan/ atau pasal 90 ayat (1) juncto pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam pasal 37 angka 5 pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

RMY terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

(drg/drg)