Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang juga sayap partai PDIP mengkritik wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden. Wacana itu dianggap merusak perjuangan reformasi sehingga Repdem meminta pembahasan isu ini dihentikan.
"Kita melakukan reformasi pada tahun '98 silam, spirit perjuangan pada reformasi itu adalah membatasi masa kekuasaan itu, lah kok sekarang jadi ingin balik lagi ke masa sebelum reformasi. Ini jelas merusak spirit reformasi yang sudah capek-capek diperjuangkan oleh para aktivis '98 dan masyarakat Indonesia," kata Ketua Repdem Wanto Sugito, Kamis (10/3/2022).
Pembahasan penundaan pemilu, menurut Wanto, tidak sesuai dengan konstitusi. Wanto menegaskan Repdem menolak isu tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sikap Repdem terkait wacana penundaan Pemilu atau penambahan masa periode presiden mengikuti instruksi dari Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, menolak dengan keras wacana amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden tersebut dengan alasan apa pun," katanya.
Wanto mengatakan pemilu sudah disepakati tiap lima tahun sekali. Sehingga, kata Wanto, apabila ada sebagian orang atau kelompok yang mendukung penundaan pemilu, maka itu adalah kekeliruan.
"Kepada semua pihak tidak lagi membahas penundaan pemilu atau menambah masa jabatan Presiden," terang Wanto.
Dia meminta wacana itu dihentikan untuk mencegah perdebatan lebih lanjut. Apalagi, saat ini masyarakat masih terkena dampak COVID-19.
(drg/drg)