.webp)
Partai Demokrat menanggapi isu perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini kembali mencuat. Demokrat menilai langkah reshuffle kabinet lebih tepat dilakukan ketimbang mengemis meminta Pemilu 2024 ditunda.
"Jika benar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet, kami merasa itu langkah yang lebih tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi, krisis ekonomi, dan demokrasi yang semakin menurun daripada mengemis-ngemis meminta pemilu ditunda atau meminta perpanjangan masa jabatan," kata Kepala Bamkostra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Kamis (10/3/2022).
Herzaky menyebut Jokowi lebih baik mengganti menteri-menteri yang dinilai tak becus menangani sejumlah persoalan selama pandemi. Sebab, ujarnya, pengelolaan pandemi, pemulihan ekonomi, dan perbaikan demokrasi bakal makin amburadul apabila dikelola oleh orang tak berkompeten.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dirasa ada anggota kabinet yang tidak mampu menangani pandemi dengan baik, tidak mampu memperbaiki ekonomi, maupun tidak mampu menjaga agar demokrasi di Indonesia semakin membaik, memang lebih baik Presiden mengganti anggota kabinetnya," ujar jubir Partai Demokrat itu.
"Nanti pengelolaan pandemi, pemulihan ekonomi, dan perbaikan demokrasi kita malah akan makin amburadul jika dikelola oleh orang-orang yang tidak mampu," imbuhnya.
Meski begitu, dia menyebut urusan kocok ulang kabinet sepenuhnya ada di tangan Jokowi. "Hanya, tentu saja, reshuffle kabinet ini sepenuhnya hak prerogatif presiden," ujarnya.
Alih-alih menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden, dia mendorong pemerintah terus fokus bekerja melayani rakyat agar terlepas dari kungkungan pandemi dan perekonomian segera pulih.
"Fokus bekerja untuk rakyat dan negeri ini, agar negeri ini bisa segera lepas dari pandemi dan bisa segera pulih ekonominya. Bukan malah sibuk bersiasat berupaya melanggengkan kekuasaan," lanjutnya.
Simak juga video 'Bawaslu Tanggapi soal Usulan Penundaan Pemilu 2024':
