Bisakah Saya Pidanakan Pengusaha yang Tak Mau Laksanakan Putusan PHI?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Bisakah Saya Pidanakan Pengusaha yang Tak Mau Laksanakan Putusan PHI?

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 10 Mar 2022 08:36 WIB
Ilustrasi PHK
Ilustrasi PHK (Zaki Alfarabi/detikcom)
Jakarta -

Buruh yang di-PHK dan tidak terima bisa mengajukan keberatan dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Namun bagaimana jika buruh menang, tetapi pengusaha tetap tidak mau melaksanakan putusan PHI itu?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate. Berikut ini pertanyaan lengkapnya yang dikirim ke e-mail redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com:

Saya di-PHK oleh salah satu perusahaan yang berlokasi di Jakarta Barat pada bulan Juli 2020 dan telah menempuh proses hukum lewat Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Jakarta Pusat. Hasilnya saya menang. Putusan mewajibkan pengusaha harus membayar pesangon sebesar dua kali PMTK.

Putusan ini diajukan kasasi oleh pengusaha ke Mahkamah Agung dan hasilnya MA menolak kasasi perusahaan tersebut pada bulan Juli 2021. Sehingga putusan PHI telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Namun hingga saat ini tidak ada itikad baik dari pengusaha untuk melaksanakan putusan tersebut.

Apakah saya dapat melaporkan masalah ini ke pihak Kepolisian dan pasal apa yang tepat untuk dikenakan kepada pengusaha tersebut sambil menunggu aanmaning & sita eksekusi dari PN?

JAWABAN:

Selain mengajukan permohonan eksekusi dan sita eksekusi, dalam praktiknya ada beberapa hal yang bisa diajukan oleh pekerja atas tindakan pengusaha yang tak mau membayarkan pesangon meski sudah ada putusan PHI yang sudah inkrah.

Di dalam UU Cipta Kerja, aturan terkait pesangon termuat dalam Pasal 156 ayat 1. Pasal itu menyatakan bila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 185 ayat 1, bahwa apabila pengusaha tak menjalankan kewajiban itu, mereka diancam sanksi pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

Berikut ini bunyi pasalnya:

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Demikian jawaban kami

Terima kasih

Tim Pengasuh detik's Advocate

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke e-mail: andi.saputra@detik.com dengan subjek: detik's Advocate.

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Simak juga 'Buruh Perempuan Demo di DPR, Tuntut Pengesahan RUU TPKS & Upah Layak':

[Gambas:Video 20detik]

(asp/yld)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT