.webp)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan indikasi kerja rodi yang dilakukan Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-Angin (TRP). Temuan tersebut didapat dari hasil koordinasi, investigasi, dan penelaahan sejak 27 Januari hingga 5 Maret 2022.
"LPSK menemukan telah terjadi hubungan kerja rodi. Aktivitas kerja para korban terbagi ada yang mulai jam 08.00-17.00 WIB dan 20.00-08.00 WIB. Semua pekerjaan yang dilakukan tanpa diberikan upah," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam konferensi pers di gedung LPSK, Rabu (9/3/2022).
"Shift malam nyaris bekerja 24 jam, masuk pukul 20.00 selesai 07.00 WIB. Istirahat bentar, disuruh lagi nyari rumput. Kata korban nyaris bekerja 24 jam," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Korban Kerangkeng Dianiaya
Para pekerja itu, kata Edwin, dikerangkeng dan mendapat kekerasan. Beberapa korban dilaporkan cacat dari penyiksaan tersebut.
"Korban di kerangkeng mengalami pemukulan, ditampar dan ditendang, dipaksa tidur di atas daun jelatang (daun yang menyebabkan gatal), diinjak kepalanya hingga disiram air garam," ungkap Edwin.
Edwin mengatakan korban juga menderita cacat fisik karena dianiaya. Edwin menyebut penganiayaan terjadi ketika di dalam maupun di luar kerangkeng.
"Banyak korban yang menderita cacat, seperti jari putus, luka bakar di tubuh, gigi tanggal, tulang rusuk hancur, kuku lepas, stres, alami gangguan jiwa hingga ada yang meregang nyawa," katanya.
Menurutnya, kerangkeng dibuat Terbit Rencana Perangin-angin untuk mendapat pekerja secara gratis. Dia mempekerjakan orang-orang tersebut tanpa diberi upah.
"Motifnya perbudakan, keuntungan utama untuk TRP dapat pekerja secara gratis. Lokasi penganiayaan di kerangkeng, gudang cacing, perkebunan sawit, pabrik sawit dan kolam," pungkasnya.
