.webp)
Komnas HAM mengungkap temuan-temuan di kerangkeng manusia yang berada di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Mulanya, Terbit mengaku sel itu dibuat untuk membantu warganya membina pelaku penyalahgunaan narkoba.
"Itu bukan rehabilitas, itu adalah pembinaan yang saya buat selama ini untuk membina masyarakat yang menyalahgunakan narkoba," kata Terbit di video yang diunggah kanal YouTube Info Langkat.
Usut punya usut, polisi dan BNN menyebut kerangkeng itu rupanya tak berizin alias ilegal. Apalagi, Komnas HAM menyebut ada praktik perbudakan hingga penganiayaan di dalam kerangkeng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Minimal 26 bentuk penyiksaan, kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat dan ini macam-macam tipologinya, ada yang menyerang organ seksual ada yang merendahkan dan sebagainya, nggak kita bayangkan misalnya suruh ngunyah cabai suruh nyembur ke temennya," ungkap Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.
Komnas HAM menyebut ada keterlibatan TNI dan Polri dalam kasus kerangkeng ini. Puspom TNI AD melakukan penyelidikan terhadap temuan tersebut.
Kepala Penerangan Puspom AD Letkol Agus Subur Mudjiono mengatakan pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan penghuni yang mengetahui keterlibatan oknum TNI AD itu.
Sementara untuk oknum polisi, Polda Sumut bakal mengusut dugaan keterlibatan anggota polri dalam kasus ini. Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto juga meminta proses penyelidikan dipercepat dan dibuka secara transparan.
"Pengembangan ini akan terungkap peran masing-masing siapa yang nyuruh sepengetahuan siapa, programnya siapa, ini akan terungkap nanti pihak yang terkait. Kalau untuk kasus ini pertama rekomendasi saya adalah dipercepat prosesnya kemudian secara transparan juga diumumkan ke publik supaya publik bisa mengikuti kemudian tau dan mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya," ujar Benny.
(gra/gra)
