DPRD Sumbar Anggarkan Rp 3,5 M Beli Mobdin Baru Pimpinan, Gerindra Menolak

Ilustrasi fokus (bukan buat insert) Kontroversi Anggaran DKI (Ilustrator: Luthfy Syahban/detikcom) — Ilustrasi anggaran negara (Luthfy Syahban/detikcom)

Padang -

DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menganggarkan pengadaan mobil dinas (mobdin) baru untuk para pimpinan DPRD. Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menolak pengadaan mobil dinas untuk para pimpinan DPRD tersebut. Pengadaan mobil dinas tersebut saat ini masuk proses tender.

Dokumen pengadaan mobil dinas untuk lima pimpinan DPRD Sumbar, yang bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), beredar di publik. Dalam dokumen yang beredar, seperti dilihat detikcom, Rabu (9/3/2022), anggaran untuk pembelian lima unit mobil Rp 3,5 miliar (Rp 3.514.850.000). Namun tak tertera merek dan jenis mobilnya.

Dalam dokumen yang beredar juga tertera pengadaan mobil operasional untuk Sekretariat Dewan senilai Rp 1,5 miliar. Anggaran Rp 1,5 miliar itu untuk pembelian dua unit kendaraan Toyota Hiace.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan dokumen yang beredar, pengadaan mobil kendaraan dinas tersebut tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 32782982. Untuk kendaraan dinas operasional Sekretariat Dewan kodenya 32782749.

Sumber anggaran pembelian mobil dinas lima pimpinan DPRD Sumbar itu berasal dari APBD 2022. Kendaraan dinas operasional Sekretariat Dewan bersumber dari APBD Perubahan.

Ketua DPRD Sumbar Supardi membenarkan soal pengadaan mobil dinas dimaksud. "Saya mendapat kabar memang dianggarkan, ada pengadaan tersebut," katanya singkat saat dimintai konfirmasi, Rabu (9/3).

Fraksi Gerindra Menolak

Terpisah, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dengan tegas menolak pengadaan mobil dinas untuk lima pimpinan Dewan. Alasannya, saat ini keuangan daerah sedang tak stabil.

"Dengan kondisi seperti sekarang, saat keuangan daerah kita tak stabil, belum saatnya ada pengadaan mobil baru," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat kepada wartawan, Rabu (9/3).

Hidayat menjelaskan lebih detail soal alasan mereka menolak. Dia menyinggung soal kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) yang tak signifikan, pengurangan dana transfer, hingga perihal penanganan bencana di Sumbar.

"Dengan kondisi APBD saat ini, PAD tidak naik signifikan, dana transfer berkurang, masyarakat ditimpa bencana gempa, kebutuhan belanja untuk kepentingan masyarakat banyak, tidak ada urgensinya membeli mobil dinas baru, apalagi mobil mewah begitu," papar Hidayat.

"Kami melihat, mendengar dan menyerap kondisi masyarakat yang kesulitan akibat pandemi. Tak elok bermewah-mewahan di tengah kesulitan masyarakat seperti sekarang," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Seperti diketahui, Ketua DPRD Sumbar saat ini juga berasal dari Fraksi Gerindra. Karena itulah, Hidayat mengingatkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah menginstruksikan para kader, baik di legislatif maupun eksekutif, untuk mengedepankan kesederhanaan.

"Instruksi Ketua Umum DPP Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto sudah jelas, setiap kader, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif, harus mengedepankan kesederhanaan serta memanfaatkan akses serta sumber daya dan fasilitas yang sudah disediakan negara dari APBD, kecuali memang sangat urgen," kata Hidayat.

Hidayat menegaskan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Sumbar bukanlah kebutuhan mendesak saat ini. Fraksi Gerindra sendiri meminta pengadaan tersebut ditunda.

"Pengadaan mobil dinas menurut hemat kami belum terlalu urgen dan rasanya pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD tersebut tepat untuk ditunda dulu," pungkasnya.

Berikut ini komposisi pimpinan DPRD Sumbar:

Ketua: Supardi (Fraksi Gerindra)

Wakil Ketua: Indra Dt. Rajo Lelo (Fraksi PAN), Irsyad Syafar (Fraksi PKS), dan Suwirpen Suib (Fraksi Demokrat)

Halaman 1 2

Selanjutnya