Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bangsa Indonesia harus mampu mandiri dalam penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista). Ia menegaskan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional tidak boleh lagi bergantung pada industri dari luar negeri.
"Perkembangan industri pertahanan dalam negeri harus terus didukung oleh pemerintah. Berkembangnya industri pertahanan bisa memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Baik dari segi tenaga kerja maupun perputaran ekonomi nasional," ujar Bamsoet melalui keterangannya, Rabu (9/3/22).
Terlebih, katanya, produsen lokal alutsista terbukti sudah mampu menghasilkan produk berkualitas. Bamsoet menuturkan, berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, ada dua pelaku utama industri pertahanan, yakni dari BUMN dan swasta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat bertemu Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto, di Surabaya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan saat ini setidaknya sudah ada 81 pelaku usaha swasta dalam negeri yang bergerak memproduksi Alutsista TNI. Mulai dari pabrik pembuat kapal, pembuat radio komunikasi, sistem manajemen perang, hingga bom untuk pesawat tempur. Namun begitu, Bamsoet mengakui tingkat impor alutsista di Indonesia masih tinggi.
"Harus diakui ketergantungan impor alutsista Indonesia masih sangat tinggi. Impor bisa dilakukan jika bangsa Indonesia memang tidak mampu memproduksi alutsista sendiri. Namun kenyataannya, industri pertahanan lokal mampu bersaing dengan produk alutsista luar negeri," katanya.
Bamsoet mengungkapkan kekuatan militer Indonesia saat ini telah masuk dalam jajaran 14 besar dunia. Dengan meningkatkan anggaran, katanya, kekuatan militer Indonesia bisa masuk urutan 10 besar di dunia.
Ia mengatakan tahun ini Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi terbesar dibanding kementerian lainnya dengan angka Rp 133,9 triliun. Angka tersebut naik 13,28 persen jika dibandingkan outlook APBN 2021 sebesar Rp 118.2 triliun.
"Besarnya anggaran tersebut jangan sampai justru dinikmati oleh produsen Alutsista luar negeri, tetapi harus digunakan mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri," pungkas Bamsoet.
(akn/ega)