Jokowi Beberkan Kunci Penting Putus Ruang Gerak Mafia Peradilan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan kunci penting untuk menjaga marwah para hakim dalam memutus perkara. Jokowi berharap ruang gerak mafia peradilan makin dibatasi.

"Kemitraan strategis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara, agar kita mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan dan mafia-mafia lain yang selama ini merusak kepercayaan terhadap para hakim dan institusi peradilan dan melukai rasa keadilan masyarakat," kata Jokowi dalam sambutannya di acara penyampaian laporan tahunan Komisi Yudisial 2021 yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (9/3/2022).

Jokowi mengapresiasi adanya tim penghubung antara KY dan MA. Tim penghubung itu diharapkan dapat menghadirkan solusi jika terdapat perbedaan pendapat.

"Saya mengapresiasi terbentuknya tim penghubung yang menjembatani komunikasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, khususnya dalam mencari solusi manakala terdapat perbedaan pendapat termasuk untuk melakukan pemeriksaan bersama atas laporan dari masyarakat dan pencari keadilan," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi menitipkan pesan agar KY terus bekerja produktif dan mampu bekerja cepat di era yang penuh disrupsi. KY dituntut harus melayani dan menjawab pemenuhan hak-hak kepentingan masyarakat hingga mewujudkan sistem peradilan yang independen.

"Karena itu, pemerintah mendukung setiap langkah yang ditempuh komisi yudisial untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dengan menerapkan dan terus mengembangkan layanan digital seperti dalam rekrutmen hakim, laporan perilaku hakim, whistleblowing system, pengaduan online ke komisi yudisial juga penggunaan aplikasi KY mobile di aplikasi layanan konten digital," ujar Jokowi.

Peran KY dalam Reformasi Peradilan

Jokowi mengatakan peran KY dalam reformasi peradilan sangat penting. Jokowi mengatakan KY harus mampu melakukan fungsi pengawasan secara independen agar kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan selaras dengan akuntabilitas pengadilan.

"Komisi yudisial harus memastikan agar setiap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim dapat diselesaikan semaksimal mungkin agar kewibawaan kehormatan dan keluhuran hakim serta kehormatan institusi pengadilan selalu terjaga," imbuh Jokowi.

Jokowi juga menyoroti soal kurangnya hakim ad hoc tindak pidana korupsi di MA. Selain itu, kata Jokowi, peran hakim tata usaha negara untuk perkara pajak sangat penting.

"Saat ini dibutuhkan langkah-langkah yang progresif untuk mengatasi kurangnya hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung, juga hakim-hakim tata usaha negara untuk perkara pajak yang sangat krusial perannya untuk memastikan terlindunginya penerimaan negara lewat sektor perpajakan," tutur Jokowi.

"Dalam menjalankan peran sebagai perisai independensi, penjaga impersialitas dan penjaga kehormatan hakim, Komisi Yudisial harus menjamin ketersediaan hakim agung, hakim ad hoc Mahkamah Agung dan para hakim yang berintegritas melalui proses seleksi yang transparan yang objektif dan profesional. Komisi Yudisial juga harus memastikan agar calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas, dan kompeten, memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk memerangi korupsi," sambung Jokowi.