Menaker Bahas Isu Pekerja Disabilitas di Pertemuan Pertama G20

ADVERTISEMENT

Menaker Bahas Isu Pekerja Disabilitas di Pertemuan Pertama G20

Muhamad Yoga Prastyo - detikNews
Selasa, 08 Mar 2022 22:25 WIB
Menaker Bahas Isu Pekerja Disabilitas di Pertemuan Pertama G20
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelenggarakan 'The First Indonesia Presidency G20 Employment Working group (EWG) Meeting' pada 8-10 Maret 2022. Pertemuan yang diselenggarakan secara virtual itu membahas isu perlindungan tenaga kerja disabilitas dan strategi penyediaan tenaga kerja kompeten.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan penyandang disabilitas selama masa pandemi ini merupakan kelompok paling rentan kehilangan pekerjaan. Pasalnya, beban yang mereka rasakan terasa dua kali lipat lebih berat dibanding pekerja normal pada umumnya.

"Bagi penyandang disabilitas kehilangan pekerjaan bisa sangat memukul perekonomian. Situasi ini akan menimbulkan beban yang tidak proporsional mengingat mereka perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menunjang keterbatasan fisiknya. Mereka membutuhkan perawatan khusus seperti peralatan atau jasa tertentu guna mendukung aktivitas sehari-hari," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (8/3/2022).

Menurut Ida, penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif menjadi salah satu solusi terbaik untuk melindungi penyandang disabilitas. Lapangan kerja yang layak dan inklusif itu akan menjamin akses penyandang disabilitas untuk masuk ke dunia kerja.

"Saya berharap forum yang luar biasa ini dapat menemukan formula terbaik dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif, sebagai bagian dari upaya untuk membantu kelompok rentan menghadapi tantangan di dunia kerja," ujarnya.

Lebih lanjut, Ida juga menyoroti tren pertumbuhan dunia kerja global yang cepat, berkelanjutan, dan inklusif. Berkaitan dengan itu, Indonesia telah memiliki strategi penciptaan tenaga kerja kompeten yang sanggup beradaptasi dengan perubahan dunia kerja akibat disrupsi teknologi.

"Kami menyadari penciptaan lapangan kerja yang berkualitas harus dibarengi dengan penyediaan tenaga kerja kompeten. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan (skilling), pelatihan keterampilan baru (reskilling), dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang berkelanjutan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan dunia kerja. Langkah ini penting untuk meyakinkan para pekerja bahwa kompetensi dan keterampilan mereka relevan dengan dunia kerja yang cepat berubah," tuturnya.

Diakuinya, dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten membutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, saat ini pihaknya terus mendorong perusahaan atau masyarakat umum untuk berkontribusi menciptakan tenaga kerja kompeten melalui pendirian lembaga pelatihan kerja.

"Pelatihan kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, tetapi juga tanggung jawab bersama. Negara dan swasta memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalankan sistem pelatihan. Baik berdasarkan konteks nasional atau lokal, pendekatan link and match, atau pendekatan berbasis komunitas," ujar Ida.

Pertemuan antar negara G20, tambahnya, menjadi momen yang tepat dalam penciptaan tenaga kerja kompeten melalui pelatihan kerja. Ia pun meyakini diskusi ini dapat mengarah pada opsi atau rekomendasi kebijakan yang akan lebih mendorong kolaborasi antar anggota 20.

"Saya percaya bahwa kunci sukses dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks di masa depan adalah kolaborasi yang setara dan produktif antara pemerintah, industri, serikat pekerja, organisasi masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan internasional. Kita semua harus saling mendukung dan bekerja sama," pungkas Ida.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan tuan rumah penyelenggaraan G20 tahun 2022. Adapun pertemuan EWG pertama ini merupakan rangkaian dari lima pertemuan yang akan dilaksanakan pada 2022.

Selanjutnya, EWG kedua akan digelar di Yogyakarta pada Mei 2022, EWG ketiga di Jenewa pada Juni 2022, EWG keempat di Bali pada September 2022, dan akan ditutup dengan pertemuan Labour and Employment Ministers Meeting (LEMM) di Bali pada September 2022

(akd/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT