.webp)
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menemui warga terdampak pembebasan lahan untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur 2. Dia mengungkap ada lagu lama, tapi krusial yang membuat warga keberatan soal proyek itu.
"Jadi saya hari ini adalah menjawab kedatangan tamu ke Gedung Sate pada hari Kamis (3/3), permasalahan yang disampaikan saya sudah baca karena dia memberikan data kepada kami tapi kami kan baru ilmul yaqin (yakin didasarkan pada ilmu), kemudian saya datang ke sini baru ainal yaqin (yakin berdasarkan pengamatan)," kata Uu di Komplek Perumahan Pengairan Bendung BTB 45, Kota Bekasi, Selasa (8/3/2022).
Uu mengatakan masalah yang terjadi di lokasi tersebut masih terkait ganti untung bagi warga. Dia menyebut masalah itu sebagai lagu lama, tapi tetap krusial.
"Biasa masalahnya adalah lagu lama, tentang harga ganti untung. Tetapi semua ini jadi krusial walaupun ini lagu lama," ucapnya.
Dia mengatakan warga mengeluhkan harga ganti rugi kepada masyarakat yang berbeda-beda. Menurutnya, hal itu membuat masyarakat menolak menjual tanahnya untuk proyek SPAM Jatiluhur 2.
"Ada perbedaan di daerah satu dengan daerah yang lain, yang dianggap oleh masyarakat itu tidak adil, pemerintah tetap memegang aturan yang ada payung hukumnya adalah normatif karena memang itu adalah dasar membuat kebijakan," ucapnya.
"Harapan kami pemerintah pusat ada kebijaksanaan dan itu kebijaksanaan dilindungi oleh Pancasila, dan juga unsur keadilan itu dilindungi Pancasila," lanjutnya.
Uu juga berjanji mempertemukan warga dengan Kementerian PUPR hingga BPN. Dia mengatakan pihaknya telah mengundang perwakilan PUPR dan BPN hari ini, namun belum ada izin dari pimpinan masing-masing untuk hadir.
"Saya akan menjadwalkan ulang untuk membangun komunikasi antara masyarakat, Pemkot Bekasi, PUPR, termasuk kami (Pemprov Jabar) di Gedung Sate. Awalnya mau hari Kamis, tapi ada ulang tahun kota Bekasi, jadi diundur mungkin minggu depan," ujar Uu.
Menurut Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asda II) Bekasi, Sudarsono, Pemkot Bekasi telah memfasilitasi masyarakat dengan Kementerian PUPR dan BPN untuk menyelesaikan pembebasan lahan. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan apapun.
"Kalau pemerintah Kota Bekasi kan sudah mencoba memfasilitasi pertemukan baik dari Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, PPK-nya juga hadir, BPK nya juga hadir, masyarakat nya juga hadir semua, RW nya hadir, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga hadir," ucap Sudarsono
"Tapi fasilitasi yang kita lakukan ini kan mediasi yang bisa tentunya ada satu titik temu harapan," lanjutnya.
Salah satu warga terdampak, Edi, merasa senang dengan kedatangan Uu. Dia berharap aspirasi warga mendapat titik terang.
"Itu sangat bagus sekali, karena dia itu respons banget dengan keluhan warga, karena kita ini jujur aja warga di kompleks ini BTB 45, itu tadi kan sudah disampaikan masalahnya ya, masalah pembebasan ini," tutur Edi.
