.webp)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 lebih awal. Penyerahan LKPD dilakukan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah pada Senin (7/3/2022).
"Kabupaten Serang dengan segala upaya yang dilakukan Ibu Bupati mendorong seluruh jajaran, sehingga bisa menyelesaikan laporan lebih cepat. Ini salah satu hal yang kami berikan apresiasi, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang, terutama untuk Ibu Bupati," kata Ketua BPK Perwakilan Banten Novie Irawati Herni Purnama dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).
Novie mengatakan seluruh pemerintah daerah wajib menyerahkan LKPD tahun 2021 paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran selesai, atau akhir Maret. Namun, Pemkab Serang melakukannya lebih awal dibandingkan tujuh kabupaten/kota lain. Adapun Pemprov Banten telah menyerahkan LKPD pada Februari lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Novie menuturkan setelah LKPD diterima pihaknya melanjutkan pemeriksaan terperinci. Selanjutnya akan dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada pemerintah daerah paling lambat 2 bulan setelah laporan diterima.
"Insyaallah, jika tidak ada kendala, pada 7 Mei kami akan menyerahkan LHP kepada DPRD dan Ibu Bupati," sebut Novie.
Ia menambahkan BPK akan memberikan penilaian sesuai kriteria yang telah ditentukan, antara lain mulai dari wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar, dan tidak memberikan opini.
"Kabupaten Serang selama 10 tahun terakhir sudah menerima WTP. Mungkin LKPD 2021, nanti kita lihat dengan standar pemeriksaan," lanjut Novie.
Sementara itu, Ratu Tatu Chasanah menyampaikan Pemkab Serang berkomitmen untuk bermitra baik dengan BPK RI. Hal itu ditunjukkan dengan menyampaikan LKPD lebih awal.
"Prinsip kami lebih cepat lebih baik. Ini pertanggungjawaban tahun 2021 langsung dikerjakan selesai, langsung disampaikan," ujar Tatu.
Ia mengulas selama 10 tahun berturut-turut Pemkab Serang meraih opini tertinggi yakni WTP dari BPK RI. Menurut Tatu, hal itu menjadi indikator akuntabilitas yang baik dari Pemkab Serang.
"Ini menunjukkan kami sudah ada di track yang benar, memenuhi standar akuntansi dan aturan-aturan yang ada. Alhamdulillah, opini WTP kami tanpa catatan," cetus Tatu.
Tatu pun mengapresiasi jajaran penyusun LKPD dan seluruh aparatur Pemkab Serang yang cepat dalam melaksanakan tugas sesuai amanah, serta terus memperbaiki kinerja. Tatu pun optimistis bisa kembali meraih WTP tanpa catatan tahun ini.
"Insyaallah, rasanya kami memeriksa ke bawah, tidak ada penyimpangan di tahun 2021, dan mudah-mudahan mampu kembali meraih WTP lagi tanpa catatan," ungkap Tatu.
Lihat juga video 'Dahsyatnya Banjir Serang: Masjid Agung Banten Terendam, Warga Ngungsi':
