.webp)
Isu penundaan Pemilu 2024 memanas setelah dilontarkan ketua umum partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Mengikuti pimpinan PKB tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hingga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melempar narasi serupa ke publik. Pemerintah pun terseret sebelum akhirnya memberi bantahan.
Dirangkum detikcom, Senin (7/3/2022), usai Cak Imin dkk melontarkan wacana penundaan pemilu, kritik bertubi-tubi muncul dari masyarakat dan sejumlah elite. Ketiga partai ini tidak sejalan dengan partai-partai besar pendukung Jokowi yang menolak penundaan pemilu 2024 seperti Gerindra, PDIP, dan NasDem. PPP pun menyatakan menolak usulan tersebut meski awalnya mengatakan akan 'mengkaji'.
Tak mau terseret polemik penundaan pemilu, pemerintah lewat Stafsus Mensesneg Faldo Maldini menegaskan pihaknya tak tahu menahu usulan tersebut. Faldo meminta pemerintah tidak diseret-seret.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," kata Faldo.
Faldo mengatakan pemerintah sedang fokus bangkit dari COVID-19. Dia menegaskan pemerintah fokus memulihkan kesehatan, perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin.
Saat ini, Faldo melanjutkan, presiden sedang total mengawal transformasi besar, Kota Nusantara sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.
"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ujarnya.
Isu Lama Muncul Kembali
Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sudah muncul sejak tahun lalu. Awalnya isu yang santer didengungkan adalah Jokowi tiga periode. Sudah ada kelompok relawan yang mendeklarasikan aspirasi Jokowi 3 periode ini. Namun di penghujung 2021 Jokowi menegaskan menolak aspirasi ini.
Kini, dimulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan teranyar dilontarkan Cak Imin, isu perpanjangan jabatan presiden muncul lagi dalam rupa penundaan pemilu barang 1-2 tahun. Seorang elite parpol koalisi Jokowi membuka cerita di balik layar isu penundaan pemilu. Menurutnya, ada lobi-lobi penguasa di isu ini.
Dia mengatakan lobi tersebut dilancarkan 2 pekan sebelum Cak Imin melempar isu penundaan pemilu. Ada lima partai koalisi yang diajak bicara secara terpisah, yaitu Golkar, PKB, PAN, PPP, dan NasDem. Tak semuanya ditemui langsung, namun intinya kelima partai ini diminta mendukung opsi penundaan pemilu karena pemerintahan Kabinet Kerja dinilai tak berjalan optimal akibat pandemi.
Simak pernyataan Mahfud di halaman selanjutnya.
Empat partai yang disebut pertama dikabarkan langsung setuju dengan opsi penundaan pemilu. Sementara NasDem disebut pikir-pikir. Pada akhirnya, seperti yang diketahui publik bersama-sama, PKB yang mengambil inisiatif berbicara di awal mengenai penundaan pemilu. Sementara PDIP dan Gerindra dikabarkan belum dilobi langsung.
"Ujung dari skenario ini belum ada kepastian, tapi sementara skenarionya dibuat bakal dibawa ke Sidang Istimewa MPR, tapi suara masih jomplang karena mayoritas suara menolak," ujar elite parpol koalisi yang meminta namanya tak disebut ini.
Meski demikian, isu ini ditepis beberapa petinggi partai koalisi seperti Sekjen PPP Arwani Thomafi hingga Waketum PKB Jazilul Fawaid yang menyebut cerita ini tidak akurat.
Mahfud Md Bersuara
Bulan berganti dari akhir Februari ke awal Maret, Menko Polhukam Mahfud Md akhirnya menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait isu penundaan pemilu. Mahfud menyebut pemerintah tidak pernah membahas isu penundaan pemilu.
"Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden/Wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (7/3).
"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut," katanya menegaskan.
Presiden Jokowi, kata Mahfud, sampai dua kali memimpin rapat kabinet pada 14 September dan 27 September 2021 yang isinya terkait Pemilu 2024. Sejumlah pesan disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet itu.
"Memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil Pemilu dan Pilkada 2024," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan, maksud arahan tersebut. Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah membahas penundaan pemilu.
"Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan Presiden pada rapat tanggal 14 September 2021," imbuhnya.
